-
Gelombang politisi Demokrat di parlemen Amerika Serikat menolak dana bantuan militer untuk Israel.
-
Amandemen diajukan untuk memblokir anggaran pertahanan senilai 3,3 miliar dolar AS secara total.
-
Penolakan dipicu oleh krisis kemanusiaan di Gaza dan insiden penahanan warga Amerika Serikat.
Suara.com - Dukungan untuk memangkas pasokan dana segar bagi militer Israel kini semakin menguat di internal Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Sejumlah politisi dari Partai Demokrat secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menghentikan aliran dana perang tersebut.
Langkah ini dipicu oleh keprihatinan mendalam terhadap eskalasi kekerasan yang terus memakan korban jiwa di Timur Tengah. Penggunaan uang pajak warga Amerika Serikat untuk membiayai konflik bersenjata kini menjadi sorotan utama di Washington.
Upaya nyata ini diwujudkan melalui pengajuan amandemen kebijakan yang menargetkan pembekuan total anggaran pertahanan asing. Nilai dana bantuan yang terancam diblokir oleh parlemen tersebut mencapai 3,3 miliar dolar AS (Rp 59,63 triliun).
Greg Casar, legislator yang memimpin kelompok progresif Demokrat di House of Representatives, menjadi salah satu figur utama di balik gerakan ini. Ia menyuarakan penolakan keras melalui pernyataan resmi di media sosial miliknya.
“Sudah lewat waktunya bagi kita untuk mengakhiri bantuan yang digunakan untuk melakukan genosida di Gaza, membunuh orang-orang tidak bersalah di Lebanon dan sekitarnya, dan membantu menyeret kita ke dalam perang dengan Iran,” ujar Casar.
Tekanan politik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini diperkirakan akan terus membesar dalam beberapa waktu ke depan. Sikap keras juga ditunjukkan oleh perwakilan Demokrat lainnya yang memiliki pengalaman buruk langsung di lapangan.
Ro Khanna menjadi nama berikutnya yang menyatakan siap memberikan suara guna meloloskan amandemen pemotongan dana tersebut. Ia belum lama ini sempat ditahan oleh kelompok pemukim ilegal Israel saat mengunjungi wilayah pendudukan Tepi Barat.
Pengalaman personal tersebut memperkuat posisinya untuk menentang pemberian insentif finansial kepada otoritas sekutu mereka. Khanna menilai kebijakan anggaran saat ini sudah mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merugikan warga negaranya sendiri.
“Saya tidak bisa memilih bantuan untuk negara yang melakukan genosida dan telah menggunakan uang pajak untuk menahan warga Amerika seperti saya,” tegas Khanna.
Baca Juga: Hujan Rudal AS Bunuh 3 Warga Sipil di Iran Selatan, Bukan Tentara
Aksi boikot anggaran ini mencerminkan keretakan yang semakin dalam di tubuh pemerintahan Amerika Serikat terkait isu Timur Tengah. Selama ini, Washington bertindak sebagai penyokong dana dan aliansi militer paling dominan bagi Tel Aviv.
Perdebatan mengenai efektivitas serta dampak moral dari bantuan militer asing ini terus menggelinding di Capitol Hill. Pergeseran peta politik di internal Demokrat memperlihatkan adanya tuntutan nyata bagi perubahan arah kebijakan luar negeri.
Amandemen pemotongan anggaran ini menjadi ujian krusial bagi kelanjutan dominasi bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Proses legislasi diprediksi akan berjalan ketat karena menghadapi resistensi dari kelompok pendukung setia kebijakan konvensional.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Babak Baru Kasus Nadiem Makarim, Sidang Banding Akan Digelar Awal Agustus
-
Usai Diambil Alih, Kawasan Hotel Sultan Akan Disulap Jadi Sumber Baru Pemasukan Negara
-
Dituding Penjahat Perang, Amerika Diadukan ke PBB Usai Serang Warga Sipil di Iran Selatan
-
Kondisi Remaja Korban Rudapaksa 27 Pria di Sampang Membaik, Korban Mulai Berani Bercerita
-
Peron Baru Stasiun Bogor Beroperasi Hari Ini, Siap Layani KRL 12 Gerbong
-
32 Tahun Jadi Guru, Mimpi Isayas Tigi Lihat Sekolah Gratis di Papua Tengah Akhirnya Terwujud
-
Kabar Gembira! 58.920 Siswa di Papua Tengah Bisa Sekolah Gratis, Termasuk Biaya Asrama
-
Surat Calon Jampidsus Beredar, Komjak Malah Pertanyakan Keabsahannya
-
JPO Tendean Ambruk Ditabrak Truk, Pakar Sebut Sopir dan Perusahaan Wajib Bayar Denda
-
Sudah 59 Nyawa Melayang! Komnas HAM Tagih Janji Pemerintah Urus 100 Ribu Pengungsi Papua