Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dibekuk KPK belum lama ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun turut angkat bicara soal penangkapan Edhy Prabowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.
Refly memaparkan, ada dua aspek moral yang bisa dipermasalahkan dari penangkapan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya. Pasalnya, ada nama Ali Mochtar Ngabalin yang ikut bersama rombongan Edhy saat diciduk KPK.
"Pertama adalah soal kasus korupsi itu sendiri "lobster benur". Sebenarnanya kan sudah ribut di mana-mana dan konon ada puluhan perusahaan yang baru dibuat, baru dibentuk, dan mendapatkan izin untuk mengekspor lobster," kata Refly memulai ulasannya dikutip Suara.com, Kamis (26/11/2020).
Dari izin tersebut, Refly curiga ada praktik suap karena biasanya, kata dia, "no free lunch" tidak ada makan siang yang gratis.
Jadi, penunjukan 20 perusahaan tersebut, harus kawal apakah kosong-kosong saja, atau penuh dengan tindak pidana suapnya.
"Kita akan lihat nanti dalam proses penyidikan selanjutnya. Kita tidak bisa mengatakan pasti salah, tapi juga jangan berpikir bahwa pasti tidak salah. Karena KPK biasanya berani menangkap orang kalau sudah memiliki bukti yang sangat kuat," ucapnya.
Aspek moral yang kedua, lanjut Refly adalah tentang perjalanan rombongan Edhy Prabowo.
"Ini moral, kecil, tapi kadang-kadang tidak dianggap merugikan keuangan negara, padahal pemborosannya luar biasa," ungkapnya.
Baca Juga: Ditunjuk Tekel KKP, Luhut Pernah Satu Suara dengan Edhy Soal Ekspor Benur
Rombongan 13 orang ke Honolulu, Hawai, AS tersebut menurut Refly, menempuh perjalanan jauh, mahal, dan tidak mungkin juga kelas biasa.
"Biasanya pejabat-pejabat ini mintanya kelas bisnis minimal. Tapi intinya perjalan-perjalan seperti ini sering sekali ajang pemborosan, 13 orang yang datang. Urusannya apa di Honolulu," papar Refly lagi.
Dia lantas mempertanyakan kepentingan Edhy ke Hawai yang dinilainya menghamburkan uang negara. Ia juga menyoroti istri-istri rombongan yang juga ikut diboyong.
Lebih dari itu, peran Ngabalin dalam perjalanan itu harus pula dipertanyakan apa pentingnya.
"Jadi sebenarnya Edhy Prabowo tidak hanya kasus korupsi, tapi juga kasus etika. Saya tidak pernah mendengar bawa istri dibiayai negara kalau bepergian ke luar negeri," beber Refly.
Dengan adanya Ali Mochtar Ngabalin di dalamnya, ia berharap gerak langkah KPK selanjutnya agar lebih tegas dalam bertindak.
Berita Terkait
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Senyum Sumringah Ira Puspadewi Usai Bebas dari Rutan KPK
-
Lambaian Tangan Penuh Arti Ira Puspadewi Usai Resmi Bebas Berkat Rehabilitasi
-
Senyum Merekah Ira Puspadewi, Eks Dirut ASDP Resmi Bebas dari Rutan KPK
-
KPK Soal Pembebasan Ira Puspadewi Cs: Secepatnya Ya
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
- 10 Mobil Terbaik untuk Pemula yang Paling Irit dan Mudah Dikendalikan
Pilihan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
Terkini
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak
-
Khawatir NU Terpecah: Ini Seruan dari Nahdliyin Akar Rumput untuk PBNU
-
'Semua Senang!', Ira Puspadewi Ungkap Reaksi Tahanan KPK Dengar Dirinya Bebas Lewat Rehabilitasi