Suara.com - Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, menolak tudingan yang menyebut kalau dirinya terlibat dalam kasus ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo.
Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan ini membantah dengan tegas tudingan itu dalam perbincangannya dengan Deddy Corbuzier di kanal YouTube mantan pesulap ini, Rabu (02/12/2020).
Rahayu mengaku sama sekali tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut meski ia dekat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
"Gue sudah nggak menjabat lagi di PT Bima Sakti Mutiara, karena maju dalam Pilkada Tangerang Selatan, dan PT Bima itu hanya untuk bisnis mutiara saja awalnya,” terangnya menjelaskan mantan perusahaannya.
PT Bima Sakti Mutiara, diketahui menjadi salah satu perusahaan yang lolos mengantongi izin sebagai eksportir benih lobster setelah kebijakan tersebut dibuka kembali oleh Edhy.
Ketika disodorkan berita yang mencatut namanya, Rahayu menolak pernyataan narasumber dalam berita yang ditunjukkan Deddy Corbuzier.
Dalam hal ini, narasumber yang dimaksud Rahayu adalah Donal Fariz yang diketahui pernah menjadi bagian dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Rahayu menyangkal tudingan dari Donal Fariz karena sosok tersebut sudah tidak di ICW.
"Terus Donal Fariz yang dikutip oleh media tersebut ternyata sudah tidak di ICW dan merasa tidak pernah diwawancarai,” imbuhnya dia.
Baca Juga: Usut Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Periksa PNS Hingga Mahasiswa
Ketika ditanya soal desas-desus nepotisme yang konon melibatkannya, Rahayu sebagai keponakan Prabowo Subianto menegaskan tidak melakukan tindakan itu.
Pasalnya, Rahayu mengklaim perusahaannya telah melalui mekanisme yang ada sehingga saat ia menjabat di perusahaan itu tidak lewat jalan nepotisme.
“Ada puluhan perusahaan yang ikut seleksi sebagai calon eksportir. Perusahaan itu juga (PT Bima Sakti Mutiara) sudah berdiri di bidang kelautan dan perikanan selama kurang lebih 34 tahun. Pindah dari mutiara ke lobster itu sangat masuk akal. Tempatnya kita sudah punya, tinggal untuk dapat izin,” urainya.
Rahayu menegaskan, berkecimpungnya ia dan PT Bima Sakti Mutiara tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo.
Berita Terkait
-
Saraswati Fellowship Wisuda Angkatan Pertama: 30 Perempuan Siap Jadi Pemimpin Masa Depan
-
Debut Jadi Deputi Bank Indonesia, Keponakan Prabowo Soroti Masalah Ini
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono: Terima Kasih DPR
-
Tok! Keponakan Prabowo Resmi Disetujui DPR RI Jadi Deputi Gubernur BI
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap
-
Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
-
YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat
-
Antisipasi Lonjakan ISPA, Sudinkes Jaksel Siagakan Puluhan Fasilitas Kesehatan dan Kader
-
Dunia Sibuk dengan Perang AS-Iran, Korut Diam-diam Percepat Produksi Bom Nuklir
-
Warga Terkaya Tercatat Penerima JKN Bersubsidi, Menkes Janji Benahi Data
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD
-
Cegah Keberangkatan Non-Prosedural, Pemerintah Siapkan Satgas Haji Ilegal