Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, vaksinasi tidak bisa dilakukan secara serempak ke semua penduduk. Karena itu, ia meminta agar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 tetap dijalankan.
Jokowi mengatakan, sebelum melakukan vaksinasi, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilewati. Nantinya akan ada uji klinis dan pertimbangan ilmiah untuk menentukan kapan, di mana dan siapa saja yang akan divaksin.
"Tidak memungkinkan vaksinasi secara serempat untuk semua penduduk," ujar Jokowi dalam siaran Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Nantinya aturan dan tahapan vaksinasi akan dibuat oleh pemerintah. Jokowi berharap segala ketentuan yang dibuat dijalankan oleh masyarakat dengan baik.
"Saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksin," jelasnya.
Selama menunggu distribusi vaksin, masyarakat harus menyadari potensi penularan Covid-19 masih ada. Penggunaan masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan harus terus dijalankan.
"Meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah telah menerima 1,2 juta dosis vaksin yang dikirim dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam. Namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan menambah lagi pengiriman antigen itu ke Indonesia.
Jokowi mengatakan, 1,2 juta vaksin yang diterima ini adalah buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech. Di awal Januari 2021, ia menargetkan ada lagi kiriman 1,8 juta dosis vaksin jadi itu.
Baca Juga: 1,2 Juta Vaksin Diterima Dari China, Jokowi: Tak Bisa Langsung Didistribusi
"Kita juga masih mengupayakan 1.8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021," ujar Jokowi melalui siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Tak hanya vaksin jadi, Jokowi juga menyebut pihaknya sudah memesan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di bulan Desember. Lalu ada lagi 30 juta bahan di bulan Januari 2021.
"Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Muzani Pimpin Yel-yel di Senayan: Gerindra Menang, Prabowo Presiden, Presiden Dua Periode!
-
Mau Digaji Berapa Pun Tetap Korupsi! Anggota DPR Soroti Mentalitas Hakim Usai OTT di PN Depok
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Siap-siap! Kejagung Bidik Mantan Bos BUMN Akal-akalan Usai Warning Keras Prabowo
-
Wamensos Salurkan Santunan Duka Korban Longsor Cisarua
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?
-
Terjerat Utang Judi Online, Pria di Boyolali Rampok Tetangga dan Bunuh Bocah 6 Tahun
-
Kartu BPJS Kesehatan PBI Tiba-tiba Nonaktif? Jangan Panik, Begini Cara Mudah Mengaktifkannya Kembali
-
Mahkamah Agung Konfirmasi Penangkapan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT KPK