Suara.com - Memasuki musim hujan dan cuaca ekstrem, Pemprov DKI Jakarta telah memetakan ada 82 wilayah rawan banjir. Untuk menghadapi kondisi rawan banjir, mitigasi dengan sistem peringatan dini masyarakat disebut akan dilakukan.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Insyaf mengatakan pihaknya akan menggunakan media sosial WhatsApp (WA) sebagai sarana peringatan dini.
Cara ini berbeda dengan tahun lalu ketika BPBD menggunakan toa atau pengeras suara dalam early warning system (EWS) tersebut.
Insyaf menjelaskan, pihaknya sudah membuat grup WA dengan petugas, aparat, dan pimpinan wilayah setempat. BPBD akan memberikan data dan Informasi kepada mereka dan akan diteruskan ke masyarakat.
"Kami juga memiliki grup whatsapp khusus dengan para aparat wilayah untuk koordinasi dan menginformasikan peringatan dini dan berbagi data," ujar Insyaf kepada wartawan, Selasa (8/12/2020).
Selain itu, di berbagai tempat yang dianggap rawan tersebut, dilakukan simulasi ketika banjir datang. Nantinya masyarakat tidak akan kaget lagi dengan bahaya banjir dan tahu bagaimana menghadapinya.
"BPBD sedang melaksanakan Gladi/Simulasi Lapangan Penanganan Bencana dan Kordinasi dilokasi percontohan kampung tangguh bencana di 5 wilayah Kota bersama SKPD terkait dan aparat wilayah setempat," tuturnya.
Penggunaan toa sebagai sistem peringatan dini memang ditentang Gubernur Anies Baswedan.
Anies mengatakan EWS yang menggunakan toa khusus di 14 Kelurahan bukan sistem untuk penanganan banjir yang efektif. Menurutnya perlu tindakan dini mulai dari penutupan jalan hingga mematikan listrik menjelang banjir datang.
Baca Juga: Hakim Tolak Gugatan MAKI Soal Pembelian Tanah Pemprov DKI Era Ahok
Menurutnya banjir di Jakarta bukan lagi kejadian yang datang secara mendadak, melainkan selalu ada setiap tahun. Karena itu sedari awal sudah harus diperkirakan jalan mana saja yang harus ditutup.
"Kalau sudah mau banjir apakah kita ada penutupan jalan sebelumnya? tidak, karena kita anggap ini kejadian incidental. Lah wong kejadiannya tiap tahun kok," ujar Anies saat rapat bersama SKPD yang diunggah videonya di akun youtube Pemprov DKI, Jumat (7/8/2020).
Anies mengatakan toa banjir ini awalnya merupakan hibah dari salah satu perusahaan Jepang selaku produsen toa ini. Selanjutnya setelah menerima, DKI membeli hingga terakhir menghabiskan dana Rp 4 miliar dan sudah memasangnya di 14 Kelurahan.
"Ini adalah cara promosi paling bagus, hibah dulu baru pengadaan dan strategi mereka (Jepang) sukses, kita belanja terus," tukas Anies.
Menurutnya toa itu memang cocok dipakai di Jepang. Sebab, negeri Sakura itu menggunakannya untuk memperingati tsunami setelah gempa datang, bukan banjir.
"Kenapa Jepang pakai begini ya? persis. Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? lama. Lah kenapa pake alat begini? Ini dipake karena tsunami," tuturnya.
Karena itu, ia meminta agar program pengadaan toa ini tak lagi dilanjutkan. Selain bisa pakai toa masjid, pemberitahuan bisa juga disampaikan ke warga lewat media sosial WhatsApp.
"Lebih baik gunakan WA, (toa) masjid. Yang punya speaker ada di mana-mana. Ini udah terlanjur ada ya dipakai tapi jangan ditambah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Hakim Tolak Gugatan MAKI Soal Pembelian Tanah Pemprov DKI Era Ahok
-
Polisi Periksa 4 Anak Buah Anies Kasus Hajatan Rizieq, Ini Nama-namanya
-
Wafat karena Covid, Kasudindik Ade Ngeluh Batuk dan Demam hingga Tak Kerja
-
Wafat Kena Corona, Kasudindik Jaktim Dikenal Bugar karena Suka Gowes
-
Kasudin Jaktim Wafat, Deretan Pejabat Pemprov DKI Meninggal Korban Covid
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- 4 Shio Beruntung Hari ini 21 Agustus 2026 yang Diprediksi Terbebas dari Masalah Keuangan
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Dari Jepang, Kolombia, hingga NTT: Daftar 'Gempa Besar' Selama Agustus 2026
-
BNPB Minta Negara Tetangga Tak Saling Menyalahkan soal Asap Karhutla
-
Menelusuri Jejak Kerajaan Nusantara Bersama Komunitas Mercedes Jip Indonesia
-
Pimpinan DPR Turun Langsung ke Desa Adat Sade: Bantuan Disalurkan, Siapkan Revitalisasi
-
Rekening Mas Botok AMPB Diblokir Bank, Jefri Nichol: Serem Belum Demo Udah Dibungkam
-
Desa Adat Sade Dilalap Api, Bantuan Rp200 Juta Datang Saat Warga Mengais Puing
-
Gandeng Menteri PKP, Bupati Rudy Susmanto Akselerasi Pengentasan Pemukiman Kumuh di Bogor
-
Tanpa Sertifikasi, Ali Tatto Sulam Sebut Pesolek Talenta Lokal Susah Tembus Pasar Global
-
Rektor Ditangkap KPK: Maba Korban Pemerasan Harus Diselamatkan?
-
Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut