Suara.com - Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Simak sejarah pembentukan BPUPKI yang dirangkum Suara.com berikut ini.
Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari.
Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Junbi Cosakai.
BPUPKI memiliki 67 anggota di mana 60 orang adalah Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Wakil Hibangase Yosia dari Jepang dan Raden Pandji Soeroso.
BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan Negara Indonesia. Selain itu ada beberapa tugas BPUPKI lain yaitu, membahas dasar negara Indonesia, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara, membantu panitia Sembilan dan panitia kecil dan membentuk reses selama satu bulan. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945.
Sidang BPUPKI dibuka di Gedung Chuo Sangi In di Jakarta yang kini menjadi Gedung Pancasila. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin meyampaikan 5 asas yakni, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat.
Pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945, Dr Soepomo memberikan 5 asas yakni, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadlian rakyat. Pada sidang yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas yang kini kita sebut Pancasila. Oleh karena itu, lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni.
Pada 10 hingga 17 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan Indonesia. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Lalu Jepang mendirikan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan diketuai oleh Soekarno.
Baca Juga: Apa Arti Lambang Pancasila di Setiap Silanya?
Seperti itulah sejarah pembentukan BPUPKI, badan yang bertugas untuk mempersiapkan usaha kemerdekaan Indonesia.
Kontributor : Muhammad Zuhdi Hidayat
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis