Suara.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Beka Ulung mengatakan pekan depan pihaknya akan meminta keterangan kepada Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga. Hal itu terkait penyelidikan kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam/FPI.
"Kami minggu depan akan meminta keterangan dari kepolisian dan juga dari Jasa Marga," ujar Beka Ulung kepada Suara.com, Kamis (10/12/2020).
Beka Ulung menuturkan keterangan kepolisian dan Jasa Marga diperlukan untuk memverifikasi ulang keterangan yang sudah diberikan FPI dan penelusuran olah TKP.
"Keterangan FPI itu tentu kan harus diverifikasi ulang nanti dengan keterangan kepolisian seperti apa. Sarena tentu saja mereka punya cara pandang yang berbeda, tapi itu harus kroscek ulang," ucap dia.
Beka Ulung menegaskan Komnas HAM akan bekerja cepat untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait tewasnya enam Laskar FPI.
Namun kata Beka Ulung, penyelidikan kasus tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, karena saat ini masih mengumpulkan data-data yang komprehensif.
"Kami akan bekerja cepat, tetapi tentu saja tidak bisa dalam hitungan 1 atau lima hari kedepan. Karena datanya harus benar-benar komprehensif rangkaian peristiwa harus bener-benar tepat," katanya.
Sebelumnya, Komnas HAM membentuk tim khusus menyelidiki baku tembak antara polisi dengan FPI.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan kalau tim tersebut tengah mendalami informasi yang beredar di tengah publik.
Baca Juga: Komnas HAM Akui Belum Bisa Simpulkan Kasus 6 Laskar FPI Mati Ditembak
Tim penyelidikan Komnas HAM itu bakal mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk menguak fakta di balik kejadian tersebut.
Peristiwa penembakan itu berlangsung di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50, dini hari tadi.
"Komnas HAM melalui pemantuan dan penyelidikan telah membuat tim. Saat ini sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik," kata Choirul dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/12).
Berita Terkait
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Pigai Bantah MBG Langgar HAM, Sebut Komentar Komnas HAM Sangat Dangkal
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Komnas HAM Desak Sanksi SPPG Terbukti Sebabkan Keracunan MBG
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT