Suara.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Beka Ulung mengatakan pekan depan pihaknya akan meminta keterangan kepada Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga. Hal itu terkait penyelidikan kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam/FPI.
"Kami minggu depan akan meminta keterangan dari kepolisian dan juga dari Jasa Marga," ujar Beka Ulung kepada Suara.com, Kamis (10/12/2020).
Beka Ulung menuturkan keterangan kepolisian dan Jasa Marga diperlukan untuk memverifikasi ulang keterangan yang sudah diberikan FPI dan penelusuran olah TKP.
"Keterangan FPI itu tentu kan harus diverifikasi ulang nanti dengan keterangan kepolisian seperti apa. Sarena tentu saja mereka punya cara pandang yang berbeda, tapi itu harus kroscek ulang," ucap dia.
Beka Ulung menegaskan Komnas HAM akan bekerja cepat untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait tewasnya enam Laskar FPI.
Namun kata Beka Ulung, penyelidikan kasus tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, karena saat ini masih mengumpulkan data-data yang komprehensif.
"Kami akan bekerja cepat, tetapi tentu saja tidak bisa dalam hitungan 1 atau lima hari kedepan. Karena datanya harus benar-benar komprehensif rangkaian peristiwa harus bener-benar tepat," katanya.
Sebelumnya, Komnas HAM membentuk tim khusus menyelidiki baku tembak antara polisi dengan FPI.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan kalau tim tersebut tengah mendalami informasi yang beredar di tengah publik.
Baca Juga: Komnas HAM Akui Belum Bisa Simpulkan Kasus 6 Laskar FPI Mati Ditembak
Tim penyelidikan Komnas HAM itu bakal mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk menguak fakta di balik kejadian tersebut.
Peristiwa penembakan itu berlangsung di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50, dini hari tadi.
"Komnas HAM melalui pemantuan dan penyelidikan telah membuat tim. Saat ini sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik," kata Choirul dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/12).
Berita Terkait
-
Neraka 'Online Scam' ASEAN, Kemiskinan Jadi Umpan Ribuan WNI Jadi Korban TPPO
-
Logika Sesat dan Penyangkalan Sejarah: Saat Kebenaran Diukur dari Selembar Kertas
-
Komnas HAM: Solidaritas Publik Menguat, Tapi Negara Tetap Wajib Pulihkan Sumatra
-
YLBHI Desak Komnas HAM Tak Takut Intervensi dalam Kasus Munir
-
'Tangan Ikut Berlumuran Darah', Alasan Sipil ASEAN Tolak Komnas HAM Myanmar di Forum Jakarta
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti