Suara.com - Aksi walk out para anggota DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI menyampaikan pandangan dalam sidang paripurna mendapat kecaman dari Eks Anggota DPR RI Fraksi PAN, Abdillah Toha.
Abdillah Toha mengatakan, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut melakukan aksi walk out tersebut menjijikkan.
Pernyataan itu dicetuskan oleh Abdillah Toha lewat jejaring Twitter miliknya, Senin (14/12/2020) malam.
Tidak hanya menjijikkan, Abdillah Toha bahkan menyebut urat malu para politisi yang duduk sebagai wakil rakyat DKI Jakarta tersebut sudah putus.
Abdillah Toha menilai rasa malu para anggota DPRD DKI Jakarta seakan sudah hilang dari kamus.
"Urat malu politisi anggota DPRD DKI Jakarta ini sudah putus. Malu sudah hilang dari kamus mereka," tegas Abdillah Toha dikutip Suara.com.
"Hanya ada satu kata di benak saya. Menjijikkan!" tandasnya.
Sebelumnya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk keluar dari ruang rapat atau walkout saat rapat paripuna membahas Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015, Senin (14/12/2020).
Bukan tanpa alasan, para anggota DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out ramai-ramai lantaran tidak mau mendengar pandangan dari fraksi PSI.
Baca Juga: Ogah Dengarkan PSI Saat Paripurna, Fraksi PAN: Bukan WO, Tapi Coffee Break
Rentetan walk out bermula saat anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Jamaluddin meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Menanggapi hal itu, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Akhirnya, fraksi Golkar memilih walkout dan tak mau mendengar pendapat PSI.
Namun sikap Golkar ini ternyata diikuti oleh semua fraksi lain kecuali PSI. Dari 50 lebih anggota yang hadir secara fisik, seluruhnya memilih untuk meninggalkan ruang rapat.
Sementara itu, ketua DPP PSI Tsamara Amany telah ikut mengomentari aksi walk out yang menurut dia terkesan memusuhi pihaknya tersebut. Tsamara Amany menuturkan, aksi walk out tersebut sudah menjadi resiko PSI yang menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.
Kendati terkesan dimusuhi oleh fraksi lainnya, Tsamara mengaku tidak keberatan. Sebab, dimusuhi karena menjaga uang rakyat menurutnya suatu kehormatan.
"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu Republik pun kami siap," ujar Tsamara Amany.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa
-
Intervensi Kemenkeu di Kasus Rp349 T? Mahfud MD Desak Menkeu Purbaya Bertindak Tegas!
-
KPK 'Bidik' Wagub Riau SF Hariyanto, Dugaan Korupsi Proyek PUPR Makin Panas