Suara.com - Aksi walk out para anggota DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI menyampaikan pandangan dalam sidang paripurna mendapat kecaman dari Eks Anggota DPR RI Fraksi PAN, Abdillah Toha.
Abdillah Toha mengatakan, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut melakukan aksi walk out tersebut menjijikkan.
Pernyataan itu dicetuskan oleh Abdillah Toha lewat jejaring Twitter miliknya, Senin (14/12/2020) malam.
Tidak hanya menjijikkan, Abdillah Toha bahkan menyebut urat malu para politisi yang duduk sebagai wakil rakyat DKI Jakarta tersebut sudah putus.
Abdillah Toha menilai rasa malu para anggota DPRD DKI Jakarta seakan sudah hilang dari kamus.
"Urat malu politisi anggota DPRD DKI Jakarta ini sudah putus. Malu sudah hilang dari kamus mereka," tegas Abdillah Toha dikutip Suara.com.
"Hanya ada satu kata di benak saya. Menjijikkan!" tandasnya.
Sebelumnya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk keluar dari ruang rapat atau walkout saat rapat paripuna membahas Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015, Senin (14/12/2020).
Bukan tanpa alasan, para anggota DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out ramai-ramai lantaran tidak mau mendengar pandangan dari fraksi PSI.
Baca Juga: Ogah Dengarkan PSI Saat Paripurna, Fraksi PAN: Bukan WO, Tapi Coffee Break
Rentetan walk out bermula saat anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Jamaluddin meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Menanggapi hal itu, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Akhirnya, fraksi Golkar memilih walkout dan tak mau mendengar pendapat PSI.
Namun sikap Golkar ini ternyata diikuti oleh semua fraksi lain kecuali PSI. Dari 50 lebih anggota yang hadir secara fisik, seluruhnya memilih untuk meninggalkan ruang rapat.
Sementara itu, ketua DPP PSI Tsamara Amany telah ikut mengomentari aksi walk out yang menurut dia terkesan memusuhi pihaknya tersebut. Tsamara Amany menuturkan, aksi walk out tersebut sudah menjadi resiko PSI yang menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.
Kendati terkesan dimusuhi oleh fraksi lainnya, Tsamara mengaku tidak keberatan. Sebab, dimusuhi karena menjaga uang rakyat menurutnya suatu kehormatan.
"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu Republik pun kami siap," ujar Tsamara Amany.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Di Istiqlal, MUI Ingatkan Perusak Lingkungan Adalah Kejahatan Besar di Mata Al-Qur'an
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta