Pada permulaannya diperlihatkan potongan gambar anggota polisi dan terdapat tulisan 'Rakyat Bersama TNI-Polri Bersatu'. Kemudian tulisannya berganti dengan 'Menjaga Negara dari Ormas Teroris'.
Setelahnya muncul foto wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi lengkap dengan satu kalimat dan suaranya.
"Sudah merupakan kewajiban aparat hukum untuk menegaskan hukum secara tegas dan adil," demikian tulisan dalam video yang dikutip Suara.com, Senin.
Gambarnya pun langsung berganti kembali. Kali ini terdapat seperti coretan bendera merah putih Indonesia didukung dengan tulisan.
"(Gambar bendera Indonesia) Tanpa FPI," demikian penulisannya.
Unggahan itu kemudian direspon oleh beragam pro kontra dengan netizen. Seperti yang ditulis oleh @RudolfSihite yakni kalau TNI dan Polri itu pelayan rakyat.
Dengan begitu, TNI - Polri bertugas menjaga atau melindungi majikannya (rakyatnya), dengan memastikan NKRI aman dan damai.
"Rakyat bersama TNI-Polri. TNI-Polri adalah pelayanan rakyat. Sebagai bos, rakyat berkewajiban melindungi pelayanannya (TNI) dari serangan-serangan pekerja yang lain. Sebagai pelayanan, TNI-Polri harus menjaga atau melindungi majikannya (rakyat), dengan memastikan NKRI aman dan damai," tulis @RudolfSihite.
Sementara netizen lainnya justru mempertanyakan akun Twitter @TMCPoldaMetro yang mengunggah video di luar tupoksinya. Sebagai contoh pemilik akun Twitter @uyototo__ yang menanyakan perihal kabar lalu lintas.
Baca Juga: Kecam Video Tanpa FPI TMC Polda, PA 212 Sebut Polisi Mengadu Domba Rakyat
"Sudah enggak update lalu lintas sekarang," tanyanya.
Ada pula pemilik akun Twitter lain yang menyayangkan atas unggahan TMC Polda Metro Jaya yang mengurusi hal lain.
"Ini akun polisi? Bukannya ada semboyan 'melindungi dan mengayomi'? Innalilaah. Habis sudah :(," kata @RamlanHsb.
Berita Terkait
-
Benarkah Mulan Jameela Hanya Lulusan SMA? Pendidikannya Disentil gegara Tas Mewah
-
Mulan Jameela Kerja Pakai Tas Seharga Gaji dan Tunjangan DPR Sebulan?
-
Venna Melinda Sebut Verrell Bramasta Makin Kurus Sejak Jadi Anggota DPR
-
Jadi DPR Minimal Lulusan Apa? Ada 211 Wakil Rakyat Tak Cantumkan Pendidikan
-
Lita Gading Soroti Latar Pendidikan Iyeth Bustami di DPR: Lulusan Paket C
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO