Pada permulaannya diperlihatkan potongan gambar anggota polisi dan terdapat tulisan 'Rakyat Bersama TNI-Polri Bersatu'. Kemudian tulisannya berganti dengan 'Menjaga Negara dari Ormas Teroris'.
Setelahnya muncul foto wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi lengkap dengan satu kalimat dan suaranya.
"Sudah merupakan kewajiban aparat hukum untuk menegaskan hukum secara tegas dan adil," demikian tulisan dalam video yang dikutip Suara.com, Senin.
Gambarnya pun langsung berganti kembali. Kali ini terdapat seperti coretan bendera merah putih Indonesia didukung dengan tulisan.
"(Gambar bendera Indonesia) Tanpa FPI," demikian penulisannya.
Unggahan itu kemudian direspon oleh beragam pro kontra dengan netizen. Seperti yang ditulis oleh @RudolfSihite yakni kalau TNI dan Polri itu pelayan rakyat.
Dengan begitu, TNI - Polri bertugas menjaga atau melindungi majikannya (rakyatnya), dengan memastikan NKRI aman dan damai.
"Rakyat bersama TNI-Polri. TNI-Polri adalah pelayanan rakyat. Sebagai bos, rakyat berkewajiban melindungi pelayanannya (TNI) dari serangan-serangan pekerja yang lain. Sebagai pelayanan, TNI-Polri harus menjaga atau melindungi majikannya (rakyat), dengan memastikan NKRI aman dan damai," tulis @RudolfSihite.
Sementara netizen lainnya justru mempertanyakan akun Twitter @TMCPoldaMetro yang mengunggah video di luar tupoksinya. Sebagai contoh pemilik akun Twitter @uyototo__ yang menanyakan perihal kabar lalu lintas.
Baca Juga: Kecam Video Tanpa FPI TMC Polda, PA 212 Sebut Polisi Mengadu Domba Rakyat
"Sudah enggak update lalu lintas sekarang," tanyanya.
Ada pula pemilik akun Twitter lain yang menyayangkan atas unggahan TMC Polda Metro Jaya yang mengurusi hal lain.
"Ini akun polisi? Bukannya ada semboyan 'melindungi dan mengayomi'? Innalilaah. Habis sudah :(," kata @RamlanHsb.
Berita Terkait
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!
-
Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi
-
PKB Heran Jokowi Mendadak Lempar Wacana Prabowo-Gibran 2 Periode: Kemajon!
-
PDIP Sindir Balik Jazilul PKB: Apa Anda Galau Ingin Adu Domba Kami dengan Pemerintah?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar