Suara.com - Kandidat calon kepala daerah yang berlatar belakang dinasti politik kian mengalami peningkatan pada Pilkada serentak 2020. Berdasarkan data peningkatan itu mencapai tiga kali lipat.
Yoes C Kenawasz kandidat doktor ilmu politik dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat mengatakan pada Pilkada 2015 diketahui ada 53 kandidat dinasti politik. Sementara pada 2020, jumlahnya kian merangkak naik menjadi 158 kandidat.
Peningkatan yang tajam itu pula, kata Yoes, berdampak terhadap demokrasi Indonesia yang kian mengkhawatirkan.
"Peningkatannya tuh lebih sedikit dari 300 persen, tiga kali lipat lah penambahannya dari tahun 2015. Jadi di tahun 2020 ini dalam satu putaran kekuasaan itu ada 158 kandidat dinasti yang berpartisipasi dalam pemilu," kata Yoes dalam webinar bertajuk Dinasti Politik Jokowi dan Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Tirto.id, Rabu (16/12/2020).
Yoes menilai peningkatan kandidat dinasti politik itu juga menunjukan semakin menyempitnya peluang bagi kalangan lain untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.
Ia berujar, kini hanya segelintir kalangan saja yang memiliki akses untuk mencapai kekuasaan.
"Semakin meyempit belum tertutup tapi semakin menyempit dan aksesnya itu semakin terbatas hanya untuk orang orang dengan latar belakang tertentu. Salah satunya yang paling diuntungkan adalah mereka yang memiliki pertalian darah atau perkawinan dengan elite yang pernah menjabat atau yang sudah lebih dahulu," ujar Yoes.
Berita Terkait
-
Bawaslu Selidiki 104 Kasus Dugaan Politik Uang Saat Pilkada Serentak
-
Saksi Paslon 02 Pilkada Karimun Tolak Menandatangi Berita Acara, Ada Apa?
-
Yakin Tak Bikin Klaster Baru, Mahfud MD Sebut Partispasi Pilkada 2020 Naik
-
Junimart Girsang Harap Kepala Daerah Terpilih Bawa Kemajuan buat Daerah
-
KPU Provinsi Banten Klaim Partispasi Pemilih Lebih dari 60 Persen
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT