Suara.com - Pendiri Partai Ummat Amien Rais mencium bau-bau kelahiran kembali era Orde Baru (Orba) di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Amien Rais mengurai beberapa indikator yang membuatnya menyebut dua era pemerintahan tersebut serupa.
Hal itu diungkapkan oleh Amien Rais dalam video berjudul "Kebangkitan Neo-Orde Baru #LawanKezaliman" yang diunggah lewat kanal YouTube Amien Rais Official, Rabu (16/12/2020).
"Di zaman Pak Jokowi ini, memang saya melihat ada semacam proses reinkarnasi, kebangkitan, atau kelahiran Orde Baru yang sudah kita ucapkan good bye. Tapi kemudian memang sebetulnya sedang muncul kembali," kata Amien Rais seperti dikutip Suara.com.
Amien Rais menerangkan, indikator pertama yang menjadi acuan adalah bangkitnya kultus individu sebagaimana zaman Orba.
Tidak lain, sosok yang dikultuskan versi Amien Rais adalah Jokowi. Dia menyoroti fenomena lama yang menyebut "Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah Kita".
Amien Rais menegaskan, hal itu konyol dan aneh di demokrasi yang seharusnya tidak pernah ada. Dengan kata lain, Amien Rais menyebutnya haram.
"Pertama ada kultus individu yang dibangkitkan. Fenomena Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah kita. Ini saya kira dalam demokrasi aneh. Konyol-konyol demokrasi di negara lain yang menjadi asal mulanya tidak ada kata-kata itu. Jadi haram kultus individu," jelas Amien Rais.
Indikator kedua yang disoroti oleh Amien Rais adalah cara Jokowi menggenggam beberapa lembaga negara. Beberapa lembaga yang dimaksud nantinya terkesan akan mendukung Jokowi.
Baca Juga: Sekolahnya Tak Layak, Siswa Ini Kirim Pesan video ke Presiden Jokowi
Dalam hal ini, Amien Rais menyoroti lembaga legislatif yakni MPR, DPR, dan DPD.
"Kedua, mengetahui pemerintah Pak Jokowi cukup lihai menggenggam beberapa lembaga. MPR 575 orang, DPR 136 orang, DPD semuanya 711 orang, sepertinya tidak bisa berkata apa-apa," tukas dia menyoroti UU Omnibus Law Cipta Kerja yang belum lama ini menimbulkan gelombang demonstrasi massa.
"Ketika Omnibus Law yang tidak jelas asal usulnya itu, yang menentang hanya 1 atau 2 partai, umumnya yang kami dengar adalah, kami taati karena bapak presiden hebat," tegas Amien Rais menambahkan.
Sementara itu, faktor ketiga yang membuat Amien Rais mencium bau-bau kebangkitan Orde Baru di era Jokowi adalah adanya penguasa-ha, atau kerja sama berlebih antara penguasa negara dengan para pengusaha.
"Yang ketiga fenomena penguasa-ha, kita lihat pengusaha yang memegang ratusan hektar hutan mendapat lampu hijau. Mafia, taipan cukong juga melenggang," kata Amien Rais.
Sementara, indikator keempat menurut Amien Rais terjadi baru-baru ini. Saat dua keluarga Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution maju dalam kontestasi Pilkada.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta