Diganti Risma Gegara Korupsi Bansos, Juliari: Presiden Gak Salah Pilih

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, Rabu (24/12/2020) kemarin. Ihwal jabatan baru Risma pun ikut dikomentari, pendahulunya Juliari Peter Batubara yang kini berstatus tahanan KPK karena terlibat kasus korupsi Bansos Corona.

Juliari seperti dikutip Hops.id--media jaringan Suara.com, Kamis (24/12/2020) menganggap jika langkah Jokowi memilih Risma sudah tepat. Risma sendiri merupakan rekan Juliari karena sama-sama merupakan kader PDI Perjuangan.  

“Presiden (Jokowi) gak salah pilih” kata Juliari saat menemui wartawan yang menunggunya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin. 

Lebih lanjut dijelaskan Juliari jika Risma merupakan orang yang sangat kompeten, dinilai mampu meneruskan tugas sebagai Mensos.

“Bu Risma sangat berkompeten,” kata dia.

Risma Langgar UU

Jabatan baru Risma kini sedang disorot karena disebut-sebut melanggar Undang Undang rangkap jabatan. 

Pengamat sekaligus mantan aktivis ICW, Emerson Yuntho menganggap Risma telah melanggar aturan karena belum melepas jabatan lama sebagai Wali Kota Surabaya. 

Emerson Yuntho mengatakan, Risma sudah seharusnya mundur dari Walikota Surabaya karena seorang menteri dilarang rangkap jabatan pejabat negara.

Baca Juga: Masa Penahanan Diperpanjang, Eks Mensos Juliari Kini Natalan di Rutan KPK

"Ibu Risma ketika sudah dilantik jadi Mensos harus mundur dari Wali Kota Surabaya. UU Kementerian melarang menteri (dan wakil menteri) rangkap jabatan pejabat negara," tulis Emersyon Yuntho lewat jejaring Twitter miliknya, Rabu (23/12/2020) seperti dikutip Suara.com.

Emerson Yuntho menyertakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur soal rangkap jabatan pejabat negara, diantaranya UU Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 nomor a.

Dalam pasal itu, terdapat aturan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun siapa saja yang termasuk dalam pejabat negara diatur dalam Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014, salah satunya adalah Wali Kota sebagaimana tertera dalam huruf m. Oleh sebab itu, maka tidak dibenarkan apabila Risma sebagai menteri juga menjabat wali kota.

Emerson Yuntho lalu menyoroti Risma yang beralasan sudah izin Presiden Jokowi untuk menyelesaikan jabatannya sebagai wali kota karena hanya tersisa dua bulan saja.

"Jadi kalau Risma beralasan - sudah izin Presiden atau kan tinggal dua bulan - itu bukan alasan pembenar. Pedomannya harus mengacu ke UU Kementerian. Masa iya baru menjabat sudah melanggar UU, toh Bu. Mbok ya mundur dari Wali kota," terang Emerson Yuntho.