Suara.com - Jaksa federal New York menuduh bahwa Presiden Honduras Juan Orlando Hernández membantu pengedar narkoba untuk mengekspor kokain ke Amerika Serikat.
Menyadur Sky News, Selasa (12/1/2021) jaksa menduga Presiden Juan Orlando menerima suap dari pengedar narkoba untuk melancarkan ekspor barang haram dalam jumlah besar ke New York.
Dokumen yang diserahkan pada hari Jumat oleh jaksa New York menuduh Hernandez meminta angkatan bersenjata negaranya melindungi laboratorium kokain dan pengirimannya ke AS.
Dikutip dalam dokumen pengadilan mengatakan Presiden Juan Orlando ingin "mendorong obat ke hidung gringo", mengacu pada orang Amerika Serikat.
Presiden Juan Orlando berulang kali membantah klaim tersebut. Hingga kini, ia belum dijatuhi hukuman dan diadili.
Dokumen tersebut meminta persetujuan untuk mengakui bukti dalam kasus terhadap pengedar narkoba, Geovanny Fuentes Ramírez, yang ditangkap pada bulan Maret.
Ramirez dituduh berkonspirasi untuk menyelundupkan kokain ke AS ratusan kilogram dalam satu bulan dan membunuh sejumlah orang untuk melindungi operasi ilegalnya.
Jaksa penuntut mengklaim Ramirez "bermitra langsung" dengan Presiden Juan Orlando dan "pejabat tinggi di militer Honduras" selama kampanye kepresidenannya pada 2013.
Dokumen tersebut menambahkan bahwa seorang saksi akan bersaksi bahwa calon presiden itu menerima "suap besar-besaran" sebagai imbalan untuk "perlindungan dari penegakan hukum".
Baca Juga: Diterbangkan 4 Pilot Wanita, Air India Sukses Tempuh AS-India Sekali Jalan
Hernandez diduga "menerima sekitar 1 juta dolar dari hasil perdagangan narkoba yang diberikan kepada saudaranya oleh mantan pemimpin Kartel Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera".
Presiden Honduras tidak disebutkan dalam dokumen pengadilan tersebut, tetapi ia secara jelas dapat diidentifikasi sebagai "CC-4" - atau "rekan konspirator No. 4". Merujuk pada posisi politiknya dan sebagai saudara laki-laki Juan Antonio Hernández, yang dihukum karena penyelundupan narkoba pada 2019.
Presiden Juan Orlando menolak klaim tersebut, dengan mengatakan para penyelundup menuduhnya untuk membalas dendam karena telah menangkap mereka.
"Klaim bahwa Presiden Juan Orlando Hernández menerima uang dari Geovanny Daniel Fuentes Ramirez, atau memberikan perlindungan atau koordinasi kepada pengedar narkoba adalah 100% palsu, dan tampaknya didasarkan pada kebohongan dari para penjahat yang mengaku untuk membalas dendam dan mengurangi hukuman mereka." jelas kantor presiden.
"Ini dan tuduhan oportunistik lainnya dibantah oleh fakta penting bahwa selama Pemerintahan Hernández, perdagangan kokain melalui Honduras turun dari 87% menjadi 4% dari 2013 hingga 2019, seperti yang diakui oleh publikasi Departemen Luar Negeri (INCRS) pada tahun-tahun itu." lanjutnya.
AS telah memberi Honduras ratusan juta dolar bantuan keamanan dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu negara Amerika Tengah itu memerangi penyelundupan narkoba.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang