Suara.com - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Ishomuddin mengatakan PBNU menolak kampanye anti vaksin COVID-19.
Ahmad mengatakan program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah menggunakan vaksin yang aman.
“Percayalah pemerintah tidak akan mencelakakan rakyatnya. Percayalah vaksin merupakan sesuatu yang aman,” kata Ahmad di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Ia mengatakan vaksinasi COVID-19 merupakan ikhtiar untuk melindungi jiwa agar tetap sehat dan bisa menjalankan kehidupan.
“Oleh karena itu vaksinasi merupakan kewajiban kita semua, agar kita terhindar dari wabah yg melanda ini, yaitu serangan virus COVID-19,” ujarnya.
Vaksin yang digunakan pemerintah telah mendapat sertifikasi halal dari MUI dan izin penggunaan darurat dari BPOM. Dengan begitu, masyarakat dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 tanpa takut dan tanpa ragu.
“Kita berusaha meyakinkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi tanpa rasa takut, vaksinasi ini sudah mendapat sertifikasi halal. Kita tidak perlu takut,” ujar dia.
Pada Rabu ini, Indonesia memulai program vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari kelompok pertama yang diberi vaksin bersama dengan perwakilan dari pejabat negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, seniman, tenaga kesehatan di Istana Merdeka.
Ahmad mengikuti vaksinasi pagi ini berbarengan dengan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Divaksin, Tangan Dokter sampai Gemetar Hebat saat Menyuntik
Vaksin yang akan disuntikkan pada hari ini adalah vaksin dari Sinovac yang telah mendapatkan izin edar darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari BPOM.
Setelah Presiden Jokowi dan jajarannya, esok hari Kamis (14/1), vaksin akan disuntikkan ke kepala daerah dan tenaga kesehatan yang memenuhi syarat seperti berusia 18-59 tahun, tanpa komorbid, dan tak pernah terinfeksi COVID-19.
Berita Terkait
-
Nama Crazy Rich PIK Helena Lim Terseret Kasus Korupsi, Dulu Sempat Heboh Diduga Palsukan Dokumen Vaksinasi Covid-19
-
Vaksinasi COVID-19 Tetap Gratis Untuk Kelompok Rentan
-
Peranan Penting Komunikasi Risiko & Kerja Kolaboratif untuk Capaian 2 Tahun Vaksinasi Inklusif COVID-19 di Indonesia
-
Komitmen Tangani Covid-19, AMNT Raih Penghargaan PPKM Award 2023
-
Vaksinasi Booster untuk Anak 6-11 Tahun akan Dimulai Triwulan Kedua
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung