Suara.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai pernyataan anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin Covid-19 mewakili suara kritik masyarakat. Menurutnya, pernyataan lantang Ribka tersebut justru bisa menjadi pelajaran anggota dewan lainnya untuk tidak hanya menjadi 'tukang stempel'.
"Ribka mewakili suara kritik masyarakat yang sekarang ini semakin sepi di tengah upaya penyeragaman yang makin kuat, termasuk penyeragaman opini," kata Jeirry dalam sebuah diskusi daring, Kamis (14/1/2021).
Jeirry menerangkan bahwa tindakan Ribka yang menolak divaksin tersebut bisa menjadi contoh agar anggota dewan bisa fokus pada subtansi dan tidak asal setuju dengan apa yang dikatakan pemerintah.
"Oleh karena itu dalam konteks situasi sekarang, kritik Ribka jadi penting untuk mengajar juga DPR lebih pro terhadap substansi," ujarnya.
"Jadi Ribka beri nuansa DPR tidak boleh semata tukang stempel yang beri persetujuan tanpa pendalaman terhadap substansi."
Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai kalau pernyataan Ribka yang menolak vaksin Covid-19 justru berbahaya bagi masyarakat. Apa yang dilakukan Ribka justru bakal semakin menguatkan penolakan program vaksinasi Covid-190
"Tidak bijak ketika di rapat terbuka DPR, Ribka memprovokasi masyarakat hingga memperkeruh suasana," tuturnya.
Sebelumnya, Ribka mengungkapkan dirinya menolak untuk divaksin Covid-19 karena produknya yang dianggap belum jelas. Untuk program vaksinasi tahapan pertama, pemerintah memilih menggunakan vaksin Sinovac dari Beijing, China.
"Kenapa saya juga bilang menolak divaksin karena belum jelas," ujarnya.
Baca Juga: Politisi PDIP Tolak Divaksin Covid 19, Ahli Mikrobiologi: Alasan Masuk Akal
Ia lantas bercerita tentang pengalaman buruknya soal vaksin di masa lalu. Ketika menjabat sebagai ketua Komisi IX, Ribka sempat mengurusi sejumlah vaksin yang diberikan kepada masyarakat.
Vaksin yang dimaksud ialah vaksin polio dan vaksin kaki gajah. Vaksin yang diberikan kepada masyarakat justru berdampak buruk.
"Lumpuh layu, yang vaksinnya untuk anti lumpuh layu malah lumpuh layu. Kaki gajah, (warga) mati 12 (orang) di Sindanglaya Jawa Barat. Saya tak mau terjadi itu, saya sampai ditegur partai saya enggak tahu siapa yang laporan," tuturnya.
Karena tidak yakin dengan produk vaksin yang digunakan oleh pemerintah tersebut lah membuat Ribka merasa harus jujur sebagai wakil rakyat. Meski demikian, ia berharap kalau program vaksinasi kali ini tidak bermasalah seperti pengalamannya dahulu.
"Buat saya ini keamanan untuk rakyat, saya juga wakil rakyat ketika rakyat memilih saya tidak ragu, saya juga bicara tidak ragu-ragu. Itu kebenaran. Tapi jangan ini juga jadi masalah. Mudah-mudahan tidak jadi masalah."
Berita Terkait
-
Megawati Ngaku Tak Punya Ponsel: Karena Aku Orang yang Dicari
-
Hasto PDIP: Ibu Megawati Lebih Pilih Bendungan dan Pupuk Daripada Kereta Cepat Whoosh
-
Soal Proyek Whoosh, Hasto Beberkan Megawati Pernah Pertanyakan Manfaat untuk Rakyat
-
Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, PDIP Singgung Catatan HAM
-
Apa Hebatnya Soeharto? Ini Balasan Politisi PSI ke PDIP
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik