Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meluruskan anggapan banjir Kalimantan Selatan (Kalsel) yang disebabkan penebangan hutan atau deforestasi.
Ia menyebut rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Kalsel malah dilakukan sangat masif dalam lima tahun terakhir.
Siti menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengurangi areal tidak berhutan di kawasan DAS Barito Kalsel untuk melakukan rehabilitasi revegetasi atau penanaman pohon khususnya pada areal lahan kritis.
"Rehabilitasi DAS di Kalsel termasuk sangat masif dilakukan dalam lima tahun terakhir," jelas Siti dalam akun Twitter resminya @SitiNurbayaLHK pada Rabu (20/1/2021).
Siti juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis, terdapat penurunan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel sebesar 62,8 persen selama periode 1990-2019.
Sedangkan penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000 yakni sebesar 55,5 persen.
"Pada lima tahun terakhir cenderung melandai seiring dengan upaya masif dan konsisten yang dilakukan untuk rehabilitasi lahan," ujarnya.
Ia juga menyebut kalau pihaknya mengupayakan pemulihan lingkungan dengan memaksa kewajiban reklamasi atas izin-izin tambang.
Siti mengklaim pihaknya bersama pemerintah daerah (Pemda) menindak tegas terutama pada tambang yang tidak mengantongi izin.
Baca Juga: Banjir Kalsel Disebutkan Menteri LHK Akibat Anomali Cuaca
Lebih lanjut, Siti menyebut kalau penyebab banjir Kalsel disebabkan anomali cuaca.
Pernyataan Siti itu juga sekaligus meluruskan adanya simpang siur informasi dengan banyak data yang tidak valid disebarkan beberapa pihak.
"KLHK selaku pemegang mandat walidata pemantauan sumberdaya hutan, menjelaskan, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito wilayah Kalsel," kata Siti.
Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menjelaskan, terjadinya peningkatan delapan hingga sembilan kali lipat curah hujan dari biasanya sejak 9 hingga 13 Januari 2021.
Curah hujan yang sangat tinggi tersebut menyebabkan air yang masuk ke sungai Barito mencapai 2,08 miliar meter kubik.
Selain itu, daerah-daerah yang mengalami banjir berada pada titik pertemuan dua anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografinya berupa tekuk lereng (break of slope). Itu menyebabkan terjadinya akumulasi air dengan volume yang besar.
Siti juga mengungkapkan faktor lainnya yakni perbedaan tinggi hulu dan hilir yang sangat besar. Sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir.
"Ini sekaligus meluruskan pemberitaan beberapa informasi yang keliru dan menyebar massif di tengah situasi bencana. Terlebih lagi metode analisis kawasan hutan yang digunakan tidak sesuai standard dan tidak dengan kalibrasi menurut metode resmi yang dipakai," cuitnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan