Pesan Buat Jokowi: Jangan Dulu Berpikir Vaksinasi Mandiri

Suara.com - Pemerintah sedang mengkaji mekanisme pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau swasta tanpa anggaran negara. Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dengan vaksinasi mandiri karena bisa menjadi lahan bisnis mafia obat. 

Menurut pendapat analis kebijakan publik Rustam Ibrahim pemerintah sebaiknya memprioritaskan program vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung. 

Program vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah saat ini dinilai sudah tepat. 

"Setuju! Pemerintah jangan dulu berpikir vaksinasi mandiri. Akan jadi lahan bisnis mafia obat dan vaksin akan jadi mahal. Mereka bisa buat isu vaksin gratis tidak bermutu dan sebagainya. Keputusan Presiden Jokowi vaksin gratis untuk seluruh rakyat sudah benar. Yang ingin vaksin mandiri pergi saja ke luar negeri," kata Rustam menanggapi sikap kalangan yang kontra dengan wacana vaksinasi mandiri. 

Jokowi diharapkan tetap pada program vaksinasi gratis dan tidak memberi peluang lahan bisnis mafia obat dengan memberikan kesempatan vaksinasi mandiri.

"Hanya akan bikin harga vaksin melonjak," kata Rustam Ibrahim melalui media sosial.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau adan Penyelenggara Jaminan Sosial, perawatan pasien Covid-19, dan  vaksinasi gratis dinilai sudah menempatkan kebijakan pemerintah berorientasi kepada "negara kesejahteraan (welfare state).

"Jangan lagi beri kesempatan gagasan neolib merasuki sistem kesehatan dengan memberi kesempatan vaksin mandiri," katanya.

Selain itu, Rustam juga menyarankan kepada pemerintah perlu dari waktu ke waktu mengumumkan kepada publik jumlah warga yang sudah divaksinasi. Ini untuk memelihara optimisme dan kepercayaan kepada pemerintah.

Baca Juga: Jokowi Senang Tak Bayar Vaksin untuk Rakyat, Bisa Ditanggung Perusahaan

Jika pemerintah ingin vaksinasi selesai dalam setahun, artinya sekitar 500.000 warga harus divaksinasi per hari atau 15.000.000 per bulan, kata Rustam.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri dalam upaya mempercepat pencapaian kekebalan komunal.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan 'Pak, bisa tidak kita vaksin mandiri?' Ini yang baru kita akan putuskan," kata Presiden di Istana Negara Jakarta pada pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021.

"Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" kata Presiden melalui telekonferensi video.

Presiden mengemukakan bahwa mekanisme vaksinasi Covid-19 secara mandiri harus dipersiapkan dengan baik.

"Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," katanya.

Pemerintah sudah mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19. Presiden mengatakan bahwa pemerintah berusaha mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk mengendalikan penularan virus corona.

"Bagaimana bisa dipercepat? Bagaimana bisa di lakukan sebanyak-banyaknya dalam tempo yang cepat-cepatnya karena kita punya kekuatan kurang lebih 30 ribu vaksinator, ada kurang lebih 10 ribu puskesmas, ada kurang lebih tiga ribu rumah sakit yang bisa kita gerakkan," katanya.

Ia mengatakan, bila satu petugas vaksinasi bisa memvaksinasi 30 orang setiap hari maka dalam sehari hampir satu juta orang bisa divaksin.

"Angka yang besar sekali, ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain tidak punya puskesmas, tapi kita memiliki, yang setiap tahun juga melakukan imunisasi terhadap anak-anak kita," katanya.

"Inilah kenapa pernah saya mengatakan sebetulnya tidak ada setahun seharusnya vaksinasi bisa kita selesaikan karena angka-angkanya yang kita hitung kita bisa," kata Presiden.

Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta penduduk untuk mewujudkan kekebalan komunal terhadap Covid-19.

Vaksinasi gelombang pertama dilaksanakan Januari hingga April 2021 dengan sasaran 1,3 juta petugas kesehatan di 34 provinsi, sebanyak 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta warga lanjut usia.

Vaksinasi gelombang kedua akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022 dengan target 63,9 juta warga di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta anggota masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Pemerintah sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19 dari beberapa produsen vaksin, termasuk perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac; produsen vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax; perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca; serta perusahaan farmasi Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech