Suara.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, menggelar sidang perkara kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia, pada Senin (25/1/2021).
Agenda sidang kali ini adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.
Dalam dakwaan Jaksa, terdakwa Hadinoto terbukti menerima sejumlah suap dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce.
"Melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah atau janji," kata Jaksa KPK dalam pem acaan dakwaan, Senin (25/1/2021).
Menurut Jaksa, bahwa Hadinoto turut memikmati hasil suap itu bersama mantan Direktur PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Captain Agus Wahjudo.
Jaksa pun merinci sejumlah penerimaan uang kepada terdakwa Hadinoto sebesar USD 2.302.974,08 dan SGD 3.771.637,58. Kemudian, Hadinoto juga menerima hadiah berupa makan malam dan biaya penginapan dengan total Rp 34.812.261,00. Serta fasilitas pembayaran biaya sewa pesawat pribadi sebesar USD 4.200.
Uang-uang yang diterima terdakwa Hadinoto itu berkaitan dengan proyek Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT. Garuda Indonesia.
"Yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu bersama terdakwa Emirdyah dan Agus Wahjudo," ungkap Jaksa
Selain itu, dalam dakwaan Jaksa KPK, Hadinoto juga dijerat dengan perkara pencucian uang. Diduga hasil penerimaan uang suap Hadinoto sebagian ditransfer ke rekeoning pribadinya dan pihak keluarga.
Baca Juga: Tahanan KPK, Eks Direktur Garuda Hadinoto Makin Lama Tidur di Rutan Guntur
"Melakukan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu mentransfer," ucap Jaksa KPK
Untuk kasus suap, Hadinoto didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Sementara itu, dalam kasus pencucuan Uang, Hadinoto dijerat pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
-
Kubu Hasto Tuding Surat Dakwaan Beda dengan Putusan yang Sudah Inkrah, Jaksa Beri Perlawanan Balik
-
Pembelaan ke Karen Agustiawan Ditepis Telak, Jaksa KPK Sebut Ucapan Jusuf Kalla Patut Dikesampingkan
-
Memohon Bebas, JPU KPK Justru Minta Hakim Acuhkan Eksepsi SYL, Ini Alasannya!
-
Kasus Suap Pesawat Airbus Garuda Indonesia, KPK Panggil Ketua DPD Golkar Sulbar Hingga Eks Anggota DPR
-
JPU KPK Minta Hakim Rampas Uang Pengembalian Andi Arief
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis