Suara.com - Anggota Komisi III Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan polisi harus bersifat terbuka dalam menindaklanjuti pelaporan terhadap Permadi Arya alias Abu Janda terkait ucapan rasisme terhadap Natalius Pigai.
Jazilul mengaku merasa prihatin atas maraknya sikap saling singgung dan benci yang kemudian berujung saling lapor, tanpa menempuh mediasi. Namun menurutnya jika perkara sudah dilaporkan maka tugas polisi menindaklanjuti secada transparan.
"Kalau sudah dilaporkan, tugas polisi menindaklanjuti secara terbuka, adil dan berdasarkan pada bukti-bukti, tidak terkecuali pada Abu Janda. Hukum tidak boleh pandang bulu atau berpihak pada kelompok tertentu," kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).
Jazilul mengatakan polisi seharusnya melakukan deteksi dini kepada siapa saja pihak yang berpotensi menebar kebencian, sensasi, fitnah dan rasis agar dapat dicegah. Sebab lanjut Jazilul, Indonesia negara mejemuk berlandaskan Pancasila sehingga tidak ada tempat bagi pihak yang melakukan fitnah, hoaks maupun rasisme dengan tujuan memecah belah.
"No tolerance bagi siapapun yang berpotensi merusak persatuan," ujar Jazilul.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian tidak pandang bulu dalam menindak kasus dugaan rasisme yang kini merundung mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.
Hal itu ia tegaskan menanggapi pelaporan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) terhadap Permadi Arya alias Abu Janda.
Setelah sebelumnya Bareskrim Polri menahan dan menetapkan tersangka Ambroncius Nababan karena kasus rasisme. Sahroni meminta penanganan serupa dilakukan atas kasus rasisme lainnya.
"Sikat tanpa pandang bulu, rasisme bisa menyebakan perang sesama saudara sendiri. Saya yakin Kapolri baru akan berlaku tegas," kata Sahroni dihubungi, Jumat (29/1/2021).
Baca Juga: Kasus Abu Janda, PPP: Jangan karena Pendukung Pemerintah Tak Diproses Hukum
Sahroni berujar sikap tegas kepolisian yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus ditunjukan dalam menindak kasus rasisme agar tidak terjadi pengulangan. Mengingat tindakan rasisme dapat memecah belah.
"Sikap tegas kapolri harus dan wajib dilakukan karena ini membahayakan persaudraaan," ujar Sahroni.
Berita Terkait
-
Abu Janda Sebut Islam Arogan, Susi Pudjiastuti Serukan Unfollow Bersama
-
DPR: Kasus Ambroncius dan Abu Janda Harus Jadi Bukti Konsistensi Kapolri
-
Kasus Abu Janda, PPP: Jangan karena Pendukung Pemerintah Tak Diproses Hukum
-
Abu Janda Dilaporkan Kasus Rasisme, DPR ke Polisi: Sikat Tanpa Pandang Bulu
-
Panas Lagi, Natalius Pigai: Pelaku Rasis, Anjing Herder Dilepas Majikan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
Terkini
-
BNI Dukung Danantara Serahkan 600 Hunian Layak Pascabencana di Aceh Tamiang
-
Nota Perlawanan Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Ditolak, Nadiem Makarim: Saya Kecewa
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI
-
Usai Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Balikpapan dan IKN
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta