Suara.com - Politikus sekaligus Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai Partai Demokrat bakal tetap aman di dalam dekapan keluarga Cikeas, dalam hal ini keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu diungkapkan Hendrawan sebagai respons atas pernyataan AHY yang mengungkapkan ada upaya dari gerakan tertentu untuk mengambil alih secara paksa Partai Demokrat. Bahkan AHY menyeret lingkaran Presiden Jokowi, dari pejabat dan menteri ikut terlibat.
"Cengkeraman keluarga Cikeas sangat kuat di Demokrat. Boleh dikata semua dikuasai dari hulu ke hilir. Kelompok Anas yang dulu gemilang di Kongres Bandung saja lintang pukang. Saan Mustofa pindah ke Nasdem, Gede Pasek ke Hanura," ujar Hendrawan saat dihubungi, Senin (1/2/2021).
"Jadi melihat sejarahnya, Demokrat tetap aman dalam dekapan," kata Hendrawan.
Sementara itu terkait pernyataan AHY sendiri yang menuding lingkaran Jokowi, Hendrawan menganggap hal itu belum jelas. Pasalnya, kata dia di dalam politik terdapat banyak narasi yang dibangun di atas asas konspirasi dan spekulasi.
"Mudah-mudahan yang disampaikan bukan gelembung-gelembung fatamorgana. Bila tidak, informasi sepotong yang dirangkai berubah jadi sensasi awal Februari," kata Hendrawan.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
AHY berujar gerakan terdebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Di mana berdasarkan informasi yang diperoleh, kata AHY gerakan take over Partai Demokrat juga melibatkan lingkaran sekitar Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tutur AHY dalan keterangannya usai rapat pimpinan, Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Andi Arief: Moeldoko Mau Ambil Alih Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat
Namun untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, AHY mengaku telah mengirimkan surat secara resmi kepada Jokowi. Surat yang dikirimkan tersebut bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Jokowi terkait kebenaran informasi keterlibatan gerakan di lingkaran kekuasaan.
Sementara itu berdasarkan informasi laij yang diterima AHY sekitar 10 hari lalu dari internal Partai Demokrat, diketahui ternyata gerakan dan manuver politik merebut partai tersebut juga melibatkan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat.
Internal kader dan mantan kader itu kemjdian juga melibatkan pihak luar atau eksternal partai. AHY mengatakan gerakan take over dilakukan secara sistematis.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," kata AHY.
Berita Terkait
-
Andi Arief Sebut Moeldoko Ngaku Dapat Restu Jokowi Ambil Alih Demokrat
-
Andi Arief: Moeldoko Mau Ambil Alih Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat
-
Soal Nama 5 Orang yang Diduga Akan Kudeta AHY, Ini Kata Rachland Nashidik
-
Gamblang! AHY Bongkar 5 Orang Pelaku 'Kudeta' Partai Demokrat
-
Roy Suryo Beri Sinyal Ada Dalang di Balik Menggoyang Demokrat dan AHY
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Apresiasi Mendagri untuk Komisi II atas Dukungan terhadap Program Kinerja Kemendagri 2026
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan