Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak ada formula yang standar yang digunakan dalam menghadapi Covid-19. Menurutnya, hal itu berdasarkan pengalaman pemerintah sejak dari awal munculnya pandemi Corona di tanah air.
"Pengalaman 11 bulan ini mengajarkan pada kita bahwa dalam menghadapi pandemi tidak ada formula yang standar, yang disebut rumusan formula yang benar juga tidak ada," ujar Jokowi dalam soft launching Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Golkar Insutite yang digelar secara virtual, Selasa (2/2/2021).
Kata Jokowi, 215 negara di dunia, juga sama-sama mencari formula yang tepat digunakan untuk menangani Covid-19. Karena itu dibutuhkan manajemen untuk mengelola krisis secara cepat dan tepat.
"Karena 215 negara di dunia mencari formula yang tepat untuk digunakan di negaranya masing-masing. Karena itu dibutuhkan manajemen untuk mengelola krisis secara cepat dan tepat," ucap dia.
Ia pun meminta seluruh kader Partai Golkar dan calon kepala daerah untuk belajar dan menimba pengalaman dari situasi saat ini dan pentingnya memiliki perasaan bahwa situasi yang dihadapi tidak biasa-biasa saja.
"Dalam menghadapi situasi krisis seperti ini kita harus mengetahui situasi lapangan memiliki kecerdasan lapangan, menguasai manajemen lapangan, mampu melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di lapangan, dan segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah," kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan pemerintah sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi pendemi. Salah satunya yakni melaksanakan vaksinasi dengan cepat, untuk memutus rantai penyebaran Covid.
Pemerintah kata Jokowi juga sedang menyeimbangkan rem dan gas mengendalikan penyebaran virus sekaligus melaksanakan berbagai program pemulihan ekonomi nasional.
"Menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk menjawab peluang pasca pandemi, yang akan menjadi trigger untuk ekonomi bergerak lebih cepat," katanya.
Baca Juga: Viral Anak SD Nyanyi Sindir Presiden: Orang Kaya Dapat Bantuan, Kami Tidak
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?
-
AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?
-
Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai