Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan isu dugaan adanya keterlibatan pihak Istana soal kudeta Partai Demokrat (PD) harus benar-benar diklarifikasi.
Menurutnya, tuduhan kudeta Demokrat itu tidak cukup hanya dari bantahan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saja.
"Tidak cukup hanya bantahan dari Pak Moeldoko sendiri. Amat sangat tidak elok jika isu yang berkembang menyebut Istana berada di geliat sebagian kader dan alumni PD tersebut," ujar Ray saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (2/2/2021).
Ray menilai dirinya tak melihat ada kepentingan Istana untuk mengambil alih atau mengkudeta Partai Demokrat.
"Tidak ada kebutuhan yang signifikan untuk hal itu. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang," ucap dia.
Namun isu kudeta Demokrat, kata Ray, justru berpotensi mengundang keributan yang tidak perlu.
Bahkan ia melihat isu tersebut tampak dihindari oleh pihak Istana saat ini.
"Dalam situasi seperti sekarang, mengambil alih kepengurusan PD justru potensial hanya mengundang keributan yang tidak perlu. Sesuatu yang nampaknya dihindari oleh Istana saat ini," tutur Ray.
Karena itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu menyarankan, pihak Istana membuat respons yang jelas untuk mempertegas tidak ada keterlibatan Istana dalam isu kudeta Demokrat tersebut.
Baca Juga: Ketua Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali : AHY Harga Mati di Sulsel
"Istana perlu segera membuat respons yang jelas. Apakah langkah itu memang dikehendaki oleh Istana atau hal itu hanya sebagai langkah oknum yang kebetulan sedang menjabat di lingkaran Istana. Dan penjelasan ini perlu disampaikan segera dengan tegas dan jelas, agar nama Istana tidak perlu dibawa-bawa dalam kasus ini," kata Ray.
Dengan adanya penjelasan yang jelas dari pihak Istana, kata Ray, dapat memberi kesempatan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyelesaikan sendiri masalah yang menerpa internal partainya. Tanpa harus menyebut pihak Istana.
"Dan penjelasan seperti ini harus dilakukan oleh orang lain di Istana, selain Pak Moeldoko tentunya," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan akan ada aksi 'kudeta' di Partai Demokrat.
Dalam keterangan persnya, AHY menyebutkan sosok pelaku kudeta Partai Demokrat ada 5 orang.
Hal tersebut AHY sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat melalui live YouTube, Senin (1/2/2021) siang.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang. Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ungkap AHY.
Berita Terkait
-
AHY Bidik Industri Kendaraan Listrik Nasional, Targetkan Brand EV Buatan Indonesia
-
Grab Genjot Kendaraan Listrik, Armada EV Ditargetkan Melampaui 3 Kali Lipat Tahun Ini
-
Bukan Bebas Tanpa Batas, Ini Penjelasan Istana Soal 'Academic Freedom' Versi Prabowo
-
Fakta Terkuak! Cawe-cawe George Soros di Pemilu: Keluarkan Rp1,6 T Untuk Partai Ini
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi
-
Dittipideksus Bareskrim Sita 18,1 Ton Sianida Ilegal, Dua Tersangka Ditetapkan
-
Kasus Eltras Jadi Evaluasi, Polda NTT Sisir Seluruh Tempat Hiburan Malam