Usut Korupsi Outsourcing Pekalongan, KPK Cecar Ryan Savero Soal Aliran Uang ke Fadia Arafiq

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri jejak aliran uang yang diduga diterima Bupati nonaktif Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

Penyidik kini tak hanya memburu bukti transaksi, tetapi juga mendalami motif di balik penerimaan uang tersebut—untuk apa dana itu diberikan, dan dalam konteks apa dugaan konflik kepentingan itu terjadi.

Langkah itu dilakukan melalui pemeriksaan seorang wiraswasta bernama Ryan Savero, yang diperiksa sebagai saksi pada Senin (11/5/2026).

Ryan dimintai keterangan dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2023 hingga 2026.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait adanya dugaan penerimaan uang oleh tersangka FAR,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Tak berhenti pada dugaan adanya aliran dana, KPK kini juga mencoba memetakan tujuan di balik transaksi tersebut.

“Penyidik masih akan menelusuri maksud dan tujuan dari aliran uang tersebut,” tambah dia.

Pendalaman tersebut dilakukan penyidik untuk mengurai konstruksi perkara yang menjerat Fadia.

KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Pekalongan tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa konflik kepentingan dalam pengadaan jasa outsourcing dan sejumlah proyek lain di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Baca Juga: Sebut White Collar Crime, Jaksa Heran Harta Nadiem Naik Rp4,8 T Saat GoTo Rugi

Kasus ini diduga berkaitan dengan pengaturan proyek yang melibatkan relasi kuasa antara pejabat daerah dan pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Atas perbuatannya, Fadia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).