Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau menanggapi soal revisi UU Pemilu yang berencana mengganti tahun Pilkada 2022. Anies kekinian hanya ingin fokus mengurus pandemi Covid-19.
Padahal sebelumnya, Wakilnya Ahmad Riza Patria mau memberikan komentar. Ia bahkan terang-terangan berharap Pilkada digelar tahun 2022.
Hal ini dikatakan Anies usai ikut acara peluncuran logo Jakarta Bermasker di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
"Enggak, sekarang kita urusin Covid dulu," ujar Anies di lokasi, Rabu (3/2/2021).
Setelah itu, Anies mengatakan ingin menghadiri rapat di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah Kepala Daerah.
"Iya, makanya saya langsung persiapan ke sana," jelasnya.
Anies menyebut pembahasannya di Istana Negara adalah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun Anies tak mau memberitahukan soal evaluasi penerapan PPKM di Jakarta sejak 11 Januari lalu.
"Nanti sesudah rapat saja kalau itu," pungkasnya.
Baca Juga: Ingin PPKM Lebih Ketat, Wagub DKI Bakal Libatkan Ormas Awasi Masyarakat
Berita Terkait
-
Ingin PPKM Lebih Ketat, Wagub DKI Bakal Libatkan Ormas Awasi Masyarakat
-
Koma 11 Bulan, Pria Ini Tak Tahu Dunia Dilanda Pandemi Covid-19
-
Wagub DKI: Gedung Disdik Bakal Jadi Tempat Isolasi Perempuan Hamil
-
Cerita Dua Fotografer Diaspora Indonesia Selama Pandemi
-
Komisi IV Menyayangkan Pemotongan Anggaran Kementerian Pertanian
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029