Suara.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, terkait tuduhan kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Hal itu dia sampaikan saat menggelar konfrensi pers di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2021).
Menurutnya, isu yang menyatakan kalau dirinya pernah bertemu sejumlah kader Partai Demokrat hanyalah dinamika dalam partai politik. Bahkan, kata dia, Luhut juga mengaku didatangi oleh para kader partai berlambang mercy tersebut.
"Jadi dinamika dalam partai politik itu biasa. Ya seperti itu dan Pak LBP pernah cerita sama saya, 'saya juga didatangi oleh mereka-mereka'. Casenya juga sama. Tapi tidak ribet begini," kata Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan itu juga menepis isu yang menyatakan kalau dia mau maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, pekerjaaan sebagai KSP sudah banyak sehingga tidal tersebit dalam pikirannya terkait hal itu.
"Terus di bilangin mau jadi Presiden, yang tidak-tidak saja itu. Ah kerjaan gua setumpuk gini ngurusin yang enggak-enggak saja. Jangan lah membuat sesuatu, ini kaya dagelan. Lucu-lucuan," kata dia.
Eks Panglima TNI itu juga menyinggung isu kudeta yang menyeret namanya. Moeldoko mengandaikan, seandainya ia memiliki senjata, mana mungkin bisa langsung menodong para kader Partai Demokrat untuk datang pada dirinya.
"Moeldoko mau kudeta? Lah kudeta apa. Anggaplah saya punya senjata, Panglima TNI pingin jadi Ketua Demokrat. Emang bisa gua todong senjata para DPC, DPD, 'eh datang sini, gua todong senjata'," papar Moeldoko.
Moeldoko menjelaskan, sebuah partai tentunya mempunyai aturan yang termaktub dalam AD/ART. Bagi dia, isu yang berkembang saat ini cuma sebatas 'emosional kapital'.
"Semua kan ada aturan AD/ART dalam sebuah partai politik, jangan lucu-lucuan begitu ah. Jadi kalau kita bicara Human Kapital, itu bukan intelektual Kapital yang pertama, emosional kapital," ungkap dia.
Baca Juga: Babak-belur di Kota Jokowi dan Komitmen Demokrat Solo Tegak Lurus ke AHY
Untuk itu, Moeldoko meminta semua pihak untuk tenang dalam merespons hal tersebut. Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa pertemuan untuk minum kopi tidak perlu meminta izin pada Presiden Joko Widodo.
"Jadi tenang, merepons sesuatu. Masa gua ngopi harus izin Presiden, gila apa? Ngopi-ngopi saja kok harus izin Presiden. Ini berlebihan, jangan begitu lah," tutup dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
Terkini
-
KPK Tetapkan Staf Ahli Mensos dan Kakak Hary Tanoe sebagai Tersangka Korupsi Bansos Beras
-
Tragedi Cinta Segitiga di Cikarang: Tukang Cukur Tega Bunuh Sahabat Demi Penjual Es Sheyla
-
KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Bank BJB ke Keluarga Ridwan Kamil
-
Pemerintah Resmi Sahkan Kepengurusan Mardiono Pimpin PPP, AD/ART Tak Berubah Jadi Patokannya
-
Tepis Siswi Tewas karena MBG, Laporan Dinkes Bandung Barat Dicorat-coret Dosen ITB: Saya Gak Tahan!
-
BGN Didesak Investigasi Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas, Benarkah Meninggal karena MBG?
-
Pemerintah Malaysia Langsung Bergerak Usai Relawan Diculik Israel saat Kirim Bantuan ke Gaza
-
Ketua BGN Hormati Penolakan MBG di SDIT Al Izzah: Bantuan Fokus pada yang Membutuhkan
-
DPR Usul Diksi Gratis Pada MBG Dihapus, BGN: Pemilik Patennya Presiden
-
Tegaskan PPP Tak Terbelah, Mahkamah Partai: Cuma Ada Satu Ketum Sah, Agus Suparmanto!