6 Negara yang Pernah Kudeta Militer Selain Myanmar

Di sisi lain, Mugabe berambisi mendudukkan sang isteri pada jabatan wakil presiden. Pekan sebelumnya, wakil presiden Zimbabwe yang juga seorang tentara veteran, Emmerson Mnangagwa, dipecat secara sepihak.

Kondisi politik yang memanas memaksa Mugabe mundur setelah berkuasa selama hampir 40 tahun. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Mnagagwa yang kembali bersama partai berkuasa ZANU-PF Zimbabwe.   

4.      Turki

Upaya kudeta pernah dilancarkan kelompok militer Turki untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 15 Juli 2016. Namun upaya itu gagal setelah mendapatkan tentangan dari warga sipil.

Kantor berita Aljazeera melaporkan puluhan pasukan tentara dan tank turun ke jalan mengebom gedung parlemen. Ledakan terdengar di sekitar Ankara dan Istanbul.

Kendati begitu ribuan warga justru pergi ke jalan di sekitar alun-alun di kawasan Anatolia dengan membawa peralatan dapur. Aksi ini membuat kelompok militer menyerah di jembatan Bosphorus Istanbul. Dilaporkan upaya kudeta menewaskan 241 warga Turki dengan 2.194 warga lainnya mengalami luka-luka.

Aljazeera menyebutkan upaya kudeta militer erat kaitannya dengan pemimpin gerakan keagamaan berpengaruh di Turki, Gulen. Gulen terlibat aktif dalam Hizmet, yang dinilai sebagai kelompok terlarang Turki.

Kelompok ini memiliki sentimen politik dengan Presiden Erdogan. Hizmet juga memiliki yayasan, sekolah, dan organisasi media yang tersebar di penjuru Turki dan dunia.

Presiden Erdogan lantas bertindak tegas dengan melumpuhkan segala gerakan Hizmet. Yayasan dan sekolah dilarang beroperasi. Media milik Hizmet dibredel. Pemerintah juga memecat ribuan pejabat militer, pilot, akademisi, dan pegawai negeri yang dituduh terlibat dengan Hizmet.     

Baca Juga: Buntut Kudeta Militer, Myanmar Blokir Layanan Facebook

5.      Thailand

Kudeta militer juga pernah terjadi di Thailand pada 22 Mei 2014. Pengambilalihan kekuasaan secara paksa itu dilatarbelakangi oleh unjuk rasa besar-besaran yang menuntut Perdana Menteri Thailand saat itu, Yingluck Shinawatra meletakkan jabatannya.

Pemerintahan Yingluck dianggap terlalu dikendalikan kakaknya yang juga mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Thaksin melarikan diri ke luar negeri pada 2006.

Reuters mencatat tiga tahun kemudian konstitusi bentukan militer telah diratifikasi dengan referendum. Raja Thailand Vajiralongkorn dapat meningkatkan kekuasaannya melalui pemilihan umum.

Sampai tahun 2020 lebih dari 12.000 orang bergabung dengan gerakan antipemerintah Run Against Dictatorship. Kemudian 18 Juli 2020 sekitar 2.500 pengunjuk rasa berkumpul di Monumen Demokrasi. Peristiwa tersebut menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang menyerukan pembubaran parlemen dan pemilihan baru.   

6.      Madagaskar