Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Ranking 64 Dunia, Masuk Demokrasi Cacat

Politisasi pandemi virus corona, kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial, hingga pilpres akhir tahun lalu jadi penyebab menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan partai politik di negeri Paman Sam tersebut.

Hal tersebut juga dinilai meningkatkan ancaman kebebasan berekspresi dan polarisasi di masyarakat.

"Presiden baru, Joe Biden, menghadapi tantangan besar dalam menyatukan negara yang sangat terpecah atas nilai-nilai inti," kata laporan itu.

Di lain sisi, peringkat indeks demokrasi Taiwan meningkat tajam dibandingkan negara lainnya. Taiwan bertengger di peringkat 11, atau naik 20 peringkat dari tahun sebelumnya.

Kategori rezim di Taiwan juga berubah dari demokrasi cacat menjadi demokrasi penuh. EIU mengatakan bahwa hal itu ditunjukkan melalui pemilu yang diselenggarakan pada Januari 2020 lalu, di mana tingkat partisipasi masyarakat khususnya generasi muda menguat untuk memilih presiden dan anggota parlemen.

Sementara itu, Eropa barat kedapatan tinta merah dalam rapor tahunannya. Indeks demokrasi Prancis dan Portugal melorot dan masuk ke kategori rezim demokrasi cacat, menyisakan 13 negara yang masuk ke kategori demokrasi penuh di kawasan itu.

Indonesia?
Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3.

Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

Baca Juga: Demokrasi dalam Genggaman Dunia Maya

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan bahwa laporan ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi.

Karyono berpendapat ke depan Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan, tetapi ia optimis indeks demokrasi Indonesia akan membaik jika kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

"Pelaksanaan pemilu misalnya perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksana pemilu seperti money politic itu juga harus dicegah. Terkait dengan intimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah...Kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan kontestan itu juga harus dihindari," ujar Karyono kepada DW Indonesia, Kamis (04/02) siang.

Lebih lanjut Karyono mengatakan bahwa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia.

"Sejak tahun 2017 Pilkada DKI, kemudian terus berlanjut ke pilkada serentak sampai ke pemilu 2019. Bahkan Pilkada 2020 itu juga masih ada politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral," papar Karyono.

Bukan tanpa sebab Karyono memaparkan demikian. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa tren indeks demokrasi Indonesia cenderung terus mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2017.