Suara.com - Hasil survei Index Politica Indonesia menyatakan, sebagian besar masyrakat Indonesia setuju apabila pelaksanaan pilkada dilakukan serentak. Namun, mereka menolak apabila pelaksanaannya dibarengi dengan Pilpres dan Pileg pada 2024.
Berdasarkan hasil survei yang dijelaskan Direktur Eksekutif Index Politica Denny Charter diketahui ada 40,7 persen masyarakat setuju pilkada dilakukan serentak. Dengan masing-masing persentase 5,3 persen sangat setuju dan 35,4 persen setuju.
"40,7 persen setuju pilkada dilaksanakan secara serentak nasional," kata Denny dalam rilis survei secara daring, Minggu (7/2/2021).
Untuk masyarakat yang tidak setuju pilkada dilakukan serentak sebanya 35,3 persen. Dengan rincian, responden tidak setuju 32,4 persen dan sangat tidak setuju 2,9 persen.
Sementara itu, terkait rilis pertanyaan mengenai pilkada serentak diselenggarakan berbarengan dengan Pilpres dan Pileg 2024, mayoritas masyrakat menolak.
Total hanya ada 14,1 persen masyarakat yang setuju Pilkada serentak di 2024. Dengan rincian masing-masing sangat setuju 1,3 persen dan setuju 12.8 persen.
"66.8 persen tidak setuju kalai Pilkada serentak dibarengkan dengan Pilpres dan Pileg," kata Denny.
Adapun hasil tersebut berdasarkan surevi Index Politica Indonesia yang dilakukan pada 18 - 28 Januari 2021 terhadap 1610 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan wawancara tatap muka.
Sedangkan untuk pengambilam sampel menggunakan multistage random sampling, di mana asumsi metode simple random sampling. Sementara itu margin of error kurang lebih 1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95,0 persen.
Berita Terkait
-
Pilkada 2024, Partai Gerindra Dukung Pemerintah
-
Haji Uma Sebut Bakal Ada Konflik Baru Jika Pilkada Aceh Tak Digelar 2022
-
Soal Isu Anies Baswedan Diusung PDIP, Muannas: Noda Hitam Demokrat
-
Satu Rombongan Asal Cilacap ke Purbalingga Diketahui Positif Covid-19
-
KPU Tangsel Minta MK Tolak Permohonan Keponakan Prabowo
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak
-
Update RUU Perampasan Aset, Dasco: Komisi III Sedang Belanja Masalah dan Susun Draf RUU
-
Aksi Koboi Curanmor di Tanjung Duren Terekam CCTV, Polisi Ringkus Dua Pelaku
-
Pembangunan Huntap di Tapanuli Terus Berjalan, Kerangka Rumah dan Batu Bata Tersusun Rapi
-
TNI dan Warga Gotong Royong, Tempat Ibadah, dan Sekolah di Tapanuli dan Aceh Kinclong Lagi
-
Eros Djarot Kritik Pedas Kondisi Bangsa: Indonesia Menjadi Nation Without Values
-
Audiensi 7 Pemda, Wamensos Agus Jabo Tekankan Dinsos Ujung Tombak Pemutakhiran Data
-
Ketua IDAI Yakin Mutasi dari RSCM ke RS Fatmawati adalah Hukuman karena Kritis ke Pemerintah?
-
Bukan Cuma Partai di Senayan, Komisi II DPR Bakal Libatkan Partai Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu