Suara.com - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belakangan menjadi sorotan karena dituding bersikap melawan Presiden Jokowi.
Tudingan itu mencuat setelah Susi Pudjiastuti membalas salah satu cuitan akun resmi Presiden Jokowi di Twitter.
Pernyataan Susi Pudjiastuti menuai kritikan keras dari sejumlah warganet, termasuk politisi Ferdinand Hutahaean.
Permasalahan itu kembali dibahas oleh Susi Pudjiastuti saat menjadi tamu dalam acara Kamar Rosi yang videonya diunggah saluran YouTube Kompas TV, Selasa (9/2/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Susi Pudjiastuti membantah cuitannya bermaksud untuk melawan Presiden Jokowi.
"Orang jadi melihat Ibu itu seperti melawan Jokowi," ujar Rosi membuka pembicaraan.
"Tidak. Tidak ada (melawan Jokowi). Saya memohon bapak untuk mengimbau," jawab Susi Pudjiastuti.
"I will ask Pak Jokowi to do anything that is good for people, that's it (Saya minta Pak Jokowi melakukan apapun yang baik untuk orang-orang, hanya itu -- RED)," sambung Susi Pudjiastuti.
Kemudian, Susi Pudjiastuti bersama Rosi mengungkit aksi balas membalas cuitannya dengan Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Kritik Pemerintah Diserang Buzzer, DPR: Masyarakat Kritik Lewat Buzzer Lagi
Perdebatan sengit antara Susi Pudjiastuti dengan Ferdinand Hutahaean bermula pada Minggu (7/2/2021) pagi. Akun Jokowi mencuitkan ajakan untuk disiplin menegakkan protokol kesehatan (prokes) supaya pandemi segera usai.
Susi Pudjiastuti kemudian merespons dengan permohonan supaya Jokowi membantu menghentikan ujaran kebencian berbau SARA lantaran menambah keruh suasana di tengah pandemi.
"Mohon dibantu dengan himbauan dari Bapak Presiden untuk menghentikan Hate speech .. ujaran kebencian yang baik yang mengatasnamakan agama, Ras atau Suku, Relawan dan lain-lain ... Pandemi sudah cukup membuat depress ekonomi sosial juga kesehatan jiwa masyarakat semua," kicau pemilik Susi Air ini.
Beberapa jam kemudian, Ferdinand menimpali cuitan Susi Pudjiastuti.
Dia protes karena kicauan Susi Pudjiastuti menurutnya mengandung indikasi adanya tuduhan bahwa Jokowi punya kaitan dengan ujaran kebencian.
"Sebagai mantan menteri, tak sepatutnya ibu Susi mencuit hal seperti ini kepada presiden. Apalagi cuitan Pak JKW (Jokowi) tentang Vaksin Covid-19. Seolah ibu secara tidak langsung menuduh hate speech itu terkait dengan presiden. Ibu salah! Presiden tak ada hubungannya dgn itu, dan ibu bisa komunikasi dengan presiden lewat ajudan," balas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah