Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan vaksinasi Covid-19 di sektor pelayanan publik akan dimulai pekan depan. Ini dikarenakan pelayanan publik kerap berhubungan langsung dengan masyarakat.
Jokowi mengatakan vaksinasi diprioritaskan kepada masyarakat yang mobilitasnya tinggi, termasuk pedagang di pasar. Kekinian vaksinasi sudah mulai diberikan kepada tenaga kesehatan pada 13 Januari 2021 lalu.
"Masyarakat mungkin bisa dilakukan (vaksinasi) untuk yang interaksinya tinggi. Mobilitasnya tinggi harus di dahulukan misalnya pasar," ujar Jokowi dalam sambutan Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Vaksinasi kata Jokowi, juga harus diprioritaskan kepada masyakarat di sektor jasa yang padat interaksinya. Pasalnya ia menginginkan vaksinasi diberikan bukan kepada orang per orang, melainkan di tingkat klaster.
"Yang interaksinya tinggi segera lakukan, bukan orang perorangan karena kita ingin melakukan vaksinasi untuk claster memagari, sehingga tercapai kekebalan comunal, tercapai herd immunity," ucap dia.
Ia menyebut pekerja yang ada di pusat perbelanjaan juga harus diprioritaskan untuk diberikan vaksinasi. Ini dikarenakan mereka hampir seyiap harinya berinteraksi dengan banyak orang.
"Atau misalnya di kota ada mal, ya sudah para karyawan di mal langsung (divaksin). Karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat, sehingga sekali lagi perencanaan secara detil ini dimulai dipetakan," tutur Kepala Negara
Jokowi kemdian minta pada Kepala Daerah untuk melakukan perencanaan dan pemetaan vaksinasi dengan detil. Prioritas vaksin juga diutamakan warga yang lanjut usia (lansia).
"Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak, siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa yang untuk yang rentan, utamanya yang lanjut usia itu menjadi prioritas," ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Virus 1 Orang di RT, Seluruh Kota Lockdown
Lebih lanjut, Jokowi menyebut pemerintah pusat tengah berusaha keras untuk memperoleh tambahan vaksin dari berbagai negara.
Pemerintah kata Jokowi, harus bergerak cepat untuk mendapatkan vaksin, karena selain produsennya terbatas, vaksin menjadi rebutan di 215 negara.
"Sekarang ini yang baru bisa berjalan vaksinasi ya kira-kira 42 negara, yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen pada 426 juta," ucap dia.
"Alhamdulillah karena sejak awal Agustus kita sudah mulai berdekatan dengan produsen kerja vaksin. Bukan barang yang mudah ni rebutan semua negara rebutan vaksin. Oleh sebab itu vaksinasi harus tepat sasaran tepat target betul jangan sampai meleset," sambungnya.
Tak hanya, Jokowi juga meminta pemerintah daerah dan kota mempersiapkan tenaga vaksinator dan manajemen vaksinasi dengan baik.
Ia ingin vaksinasi tidak hanya dilakukan di puskesmas, namun dilakukan secara massal.
Tag
Berita Terkait
-
CDC Imbau Pakai Dua Masker, Efektif Tangkal Virus Corona Covid-19
-
Ajak TNI-Polri Perang Lawan Covid-19, Menkes: Bunuhnya Pakai Suntik
-
Jokowi: Kita Harus Bekerja Lebih Detail Lagi, Lockdown Skala Mikro
-
Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Virus 1 Orang di RT, Seluruh Kota Lockdown
-
Bantah Hapus Program Jokowi, Pemprov DKI: Normalisasi Sungai Masih Berjalan
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka