Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan apa yang menjadi pertanyaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang bagaimama cara mengkritik pemerintah adalah hal yang benar. Namun ia menyayangkan jika pertanyaan JK justru berbalik mendapat serangan dari buzzer.
Pasalnya kata Hendrawan masyarakat memang sudah seharusnya tahu sekaligus diedukasi sehingga memiliki literasi bagaimana cara mengkritik. Terutuma dalam menyampaikan kritik yang jujur dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Sebagai orang yang sudah pernah lama di pemerintahan, Pak JK paham betul akan manfaat kritik yang konstruktif, tetapi juga jengkel bagaimana niat baik diputarbalikkan menjadi fitnah dan kebohongan," kata Hendrawan dihubungi Suara.com, Selasa (16/2/2021).
JK sebelumnya berpendapat bahwa tindakan buzzer pendukung Presiden Jokowi justru bertentangan dengan keinginan Jokowi. Di satu sisi Jokowi ingin masyarakat mengkritik pemerintah tetapi di sisi lain, kritikan masyarakat malah diserah oleh buzzer.
Menanggapi itu, Hendrawan mengatakan tindakan buzzer memang kerap salah sasaran. Buzzer justru menyerang pihak-pihak yang memang melakukan kritik dengan benar. Menurut Hendrawan apa yang disuarakan buzzer melalui media sosial juga keliru.
"Buzzer ini sering salah sasaran atau salah tembak. Mereka mendengungkan hal-hal yang keliru. Jangan sampai kritik yang jujur dan objektif disergap dengan kalap. Bila pasukan buzzer benar-benar dikelola tim khusus maka manajer tim tersebut harus dididik supaya paham situasi dan melek peradaban," kata Hendrawan.
Hendrawan sendiri mengaku pernah mendapat serangan buzzer. Hal itu ia sampaikan menjawab apakah ada kemungkinan buzzer yang menyerang pengkritik merupakan buzzer yang dikelola pemerintah.
"Buzzer pemerintah? Ini yang perlu diteliti. Setahu saya ada yang pro dan kontra pemerintah. Saat proses UU Cipta Kerja, saya diserang buzzer yang anti pemerintah. Industri dan pasar buzzer harus diteliti dan dipetakan," ujarnya.
JK Diserang Buzzer
Baca Juga: Ramai Soal Jasa Buzzer, Ini Tarif Jika Ingin Trending di Twitter
JK meminta kepada pendukung Presiden Jokowi untuk mengikuti tuannya yang membuka diri terhadap kritik.
Hal itu disampaikannya usai menerima beragam tanggapan buntut pertanyaannya soal mengajukan kritik tanpa harus dipanggil polisi.
JK sempat bingung ketika mengajukan pertanyaan tersebut malah mendapatkan serangan dari para buzzer. Padahal menurutnya pertanyaannya tersebut diajukan untuk mengetahui bagaimana cara melayangkan kritik tanpa dipermasalahkan.
"Sekarang presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat," kata JK dalam sebuah video yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).
"Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan? Nah, dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaan tersebut itu artinya mereka antikritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu," sambungnya.
Lebih lanjut, JK menerangkan kalau pertanyaan yang diajukannya tersebut mewakili kegelisahan masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri. Ia pun berpesan kepada sejumlah pihak untuk tidak terlalu reaktif atas pertanyaannya. Menurutnya, sebuah kritik itu menjadi sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.
Berita Terkait
-
'Kalau Cemas Mending Berbenah!' PSI Semprot Balik PDIP Soal Dukungan Prabowo-Gibran Dua Periode
-
Hasto Singgung Mahasiswa UBK dan Gibran saat Menjawab Tuduhan PDIP Dalang Demo
-
PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat
-
DPR Usul Motor Listrik Korupsi BGN Dihibahkan ke Guru Honorer: Biar Jadi Gesture Positif
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT