Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF).
Hal ini dikatakan Jokowi saat mengumumkan jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia atau Indonesia Investment Authority (INA) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/2/2021).
"Indonesia termasuk negara yang sangat terlambat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund," ujar Jokowi.
SWF atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga yang bersifat khusus dan berbeda dengan lembaga investasi lainnya di Indonesia.
LPI diatur dalam Undang-Undang (UU) dan pertanggungjawabannya langsung kepada presiden, serta berstandar internasional.
Jokowi menyebut beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar telah 30 tahun sampai 40 tahun yang lalu memiliki atau mempunyai Sovereign Wealth Fund dan telah mempunyai akumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan.
Namun kata Jokowi tak ada kata terlambat dalam pembentukan SWF di Indonesia .
Ia meyakini, Indonesia Investment Authority (INA) mampu mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional.
"Walaupun lahir belakangan, dan tidak ada kata terlambat. Saya meyakini, INA mampu mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional," ujar Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Posisi INA Strategis untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta menuturkan ada tiga hal yang mampu membuat INA dapat mengejar ketertinggalannya.
Pertama, kata Jokowi, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, diperintah langsung oleh UU, yakni UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur dalam PP nomor 74 tahun 2020," ucap dia.
Kemudian kedua, Jokowi menjelaskan INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh UU dan menggunakan pertimbangan-pertimbangab profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya.
"Ketiga, INA dikelola oleh putra putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi, dibantu oleh para head hunter profesional," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Sepakat Revisi, Pimpinan DPR Jenuh UU ITE Jadi Bahan Saling Lapor
-
Jokowi: Posisi INA Strategis untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan
-
PPP: Jokowi Minta UU ITE Direvisi Balas Kritik yang Disoal JK
-
Minta Sanksi Dihapus, Marzuki Alie Usul Penerima Vaksin Dapat Hadiah
-
Mau Direvisi ke DPR, Jokowi Minta Pasal-pasal Karet UU ITE Dihapus
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik
-
Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
-
Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur
-
Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045
-
Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk
-
Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027
-
Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi
-
Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu
-
Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga