Dampak Buruk dari Perkawinan Anak: Risiko Kematian Bayi Tinggi hingga KDRT

Suara.com - Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenny N Rosalin mengajak seluruh pihak bisa bersinergitas guna mencegah adanya perkawinan anak. Sebab, banyak faktor yang bisa terpengaruhi akibat perkawinan anak, termasuk soal pendidikannya. 

Lenny menjelaskan bahwa anak yang menjalani pernikahan pasti akan berpengaruh kepada pendidikannya. Tidak sedikit bahkan anak-anak yang harus ke luar dari sekolah karena menjalani rumah tangga di usia dini.

"Tetapi di pendidikan juga drop out putus sekolah, wajib belajar tidak bisa dicapai padahal itu semua juga prioritas negara kita," jelas Lenny dalam webinar Pencegahan Perkawinan Anak Dalam PHA atas Kesehatan dan Kesejahteraan, Jumat (19/2/2021). 

Selain itu, kesehatan anak pun akan terganggu. Dikarenakan fisiknya yang belum mumpuni ketika hamil hingga melahirkan, maka muncul potensi menyumbang angka kematian ibu. 

Seorang anak yang sudah menjadi ibu pun rentan memiliki kanker serviks dan preeklamsia atau peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urine. 

Sedangkan untuk bayinya juga rentan akan risiko kematian, stunting dan berat badan lahir rendah (BBLR). 

Di samping kesehatan, perkawinan anak juga mendorong lahirnya pekerja di bawah umur karena adanya tuntutan menafkahi keluarga. Tidak dapat dipungkiri kalau pekerja anak di bawah umur akan mendapatkan upah yang kecil. 

"Karena harus menghidupi keluarganya pasti upahnya rendah dan pasti memunculkan kemiskinan," kata dia.

Lenny juga mengungkapkan kalau anak-anak telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan anak. Tentu itu berpengaruh terhadap kesehatan mental anak. 

Baca Juga: Polisi Sebut Domain Situs Aisha Weddings di Luar Negeri

"Jadi runyem, complicated sekali ya sebetulnya ujungnya itu perkawinan anak ini yang bisa kita cegah sama-sama," ungkapnya. 

Semua faktor tersebut dikatakan Lenny berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Karena pemerintah yang seharusnya bisa memenuhi target untuk skor IPM dan SDGs, tetapi harus tertunda karena adanya dampak-dampak perkawinan anak tersebut. 

"Ini lah kenapa kami selalu menyampaikan di berbagai forum memang kunci penanganan ini adalah salah satunya adalah kita harus bersinergi."