- KPPPA meminta orang tua dan siswa tidak khawatir terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski ada laporan kasus keracunan.
- Deputi KPPPA Pribudiarta Nur Sitepu menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi dan penanganan cepat bila terjadi insiden.
- Hingga pertengahan September 2025, Kemenkes mencatat lebih dari 5.000 kasus keracunan MBG, namun program dinilai tetap penting bagi pemenuhan gizi anak.
Suara.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta orang tua juga para siswa tidak perlu takut menerima program makan bergizi gratis (MBG), kendati banyak kasus keracunan.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan kalau pemerintah telah memastikan keamanan dari pelaksanaan program.
Selain itu, menurutnya, progran MBG terlalu besar manfaatnya untuk ditolak.
"Kalau lihat manfaatnya sih jauh lebih besar. Dan resikonya sebenarnya sudah di-manage oleh Menko Pangan," kata Pribudi dalam diskusi media talk di Kantor KPPPA, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Dia menambahkan, pemerintah telah menyusun strategi kerjasama untuk memastikan masalah keracunan maupun tantangan lainnya bisa dicegah dan terselesaikan.
Menurut Pribudi, pemerintah juga telah bertindak cepat ketika ditemukan adanya kasus keracunan dengan segera menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.
"Jadi apakah ke depan nanti jadi ketakutan? Ya harusnya jangan karena manfaatnya itu jauh lebih besar," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kalau pemerintah rutin melaporkan data terkait kasus keracunan MBG kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Data tersebut diperbarui secara rutin berdasarkan laporan masuk di puskesmas.
Kendati begitu, Budi menyampaikan kalau data itu belum bisa diakses oleh publik. Karena BGN yang berwenang untuk membuka data keracunan MBG tersebut.
Baca Juga: Menu MBG Berisi Kulit Pangsit Jadi Kontroversi, Klarifikasi Pihak SPPG Mampang 1 Bikin Publik Geram
"Sudah ada datanya, sudah kami share kepada BGN. Nanti yang mengeluarkan BGN," ujar Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data yang dipublikasikan Kemenkes hingga pertengahan September 2025, sedikitnya 60 kasus dengan 5.207 penderita dari insiden keracunan menu MBG.
Sementara, BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi