Suara.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan kalau masyarakat yang mau divaksin Covid-19 hanya berkisar 55 persen.
Menurut Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Nisaaul Muthiah, meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi orang yang paling pertama divaksin, tetap tidak bisa menyihir warga untuk bersedia divaksin.
Untuk mewujudkan kekebalan komunitas atau herd immunity, setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia harus mau divaksin. Namun kalau melihat dari hasil survei IPI, presentase warga yang mau divaksin pun belum mencukupi.
"Walaupun Presiden Joko Widodo telah memberi contoh kepada masyarakat untuk melakukan vaksin, namun ternyata tindakan Presiden tersebut hanya mampu menurunkan jumlah warga yang tidak bersedia divaksin menjadi bersedia divaksin sebesar dua persen," kata Nisaaul dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021).
Nisa kemudian menjelaskan kalau persoalan bersedia atau tidaknya seorang warga untuk divaksin itu bukan hanya terkait kesehatan saja. Pasalnya, bisa saja kesediaan warga itu dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, politik dan lain sebagainya.
Selain itu, masih banyaknya jumlah warga yang tidak bersedia divaksin salah satunya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai tingkat keamanan vaksin tersebut.
Menurutnya, banyak warga yang kurang mengetahui informasi mengenai vaksin dan tidak sedikit warga yang menerima informasi dari berbagai sumber yang tidak dipastikan terlebih dahulu kebenarannya.
Melihat kondisi tersebut, Nisa lantas berpendapat kalau pemerintah seharusnya dapat melakukan sosialisasi secara lebih masif lagi seperti misalnya memanfaatkan berbagai saluran informasi, misalnya melalui televisi ataupun sosial media.
"Hal tersebut dilakukan agar warga mendapat informasi yang jelas mengenai vaksin langsung dari pemerintah," tuturnya.
Baca Juga: Jumlah Vaksin Terbatas, Vaksinasi Lansia di Jepang Tertunda Sementara
Lebih lanjut, Nisa juga mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat untuk divaksin juga dapat dibangun melalui tokoh lokal atau tokoh yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi langkah yang efektif karena masyarakat akan cenderung lebih percaya pada tokoh atau orang-orang terdekat mereka.
Berita Terkait
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
-
CEK FAKTA: Joe Biden Terserang Kanker Gara-gara Vaksin Covid-19, Benarkah?
-
Seorang Dokter di Inggris Coba Bunuh Pasangan Ibunya dengan Vaksin COVID-19 Palsu!
-
Pesta Seks Selama Pandemi dan Kebohongan Vaksin Covid-19, Dokter di New York Terancam Penjara!
-
Kemenkes Bantah Adanya Detoksifikasi Vaksin Covid-19, Definisinya Beda Jauh
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Gus Yahya Staquf Diberhentikan dari Ketua NU, Siapa Penggantinya?
-
Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum