Suara.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan kalau masyarakat yang mau divaksin Covid-19 hanya berkisar 55 persen.
Menurut Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Nisaaul Muthiah, meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi orang yang paling pertama divaksin, tetap tidak bisa menyihir warga untuk bersedia divaksin.
Untuk mewujudkan kekebalan komunitas atau herd immunity, setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia harus mau divaksin. Namun kalau melihat dari hasil survei IPI, presentase warga yang mau divaksin pun belum mencukupi.
"Walaupun Presiden Joko Widodo telah memberi contoh kepada masyarakat untuk melakukan vaksin, namun ternyata tindakan Presiden tersebut hanya mampu menurunkan jumlah warga yang tidak bersedia divaksin menjadi bersedia divaksin sebesar dua persen," kata Nisaaul dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021).
Nisa kemudian menjelaskan kalau persoalan bersedia atau tidaknya seorang warga untuk divaksin itu bukan hanya terkait kesehatan saja. Pasalnya, bisa saja kesediaan warga itu dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, politik dan lain sebagainya.
Selain itu, masih banyaknya jumlah warga yang tidak bersedia divaksin salah satunya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai tingkat keamanan vaksin tersebut.
Menurutnya, banyak warga yang kurang mengetahui informasi mengenai vaksin dan tidak sedikit warga yang menerima informasi dari berbagai sumber yang tidak dipastikan terlebih dahulu kebenarannya.
Melihat kondisi tersebut, Nisa lantas berpendapat kalau pemerintah seharusnya dapat melakukan sosialisasi secara lebih masif lagi seperti misalnya memanfaatkan berbagai saluran informasi, misalnya melalui televisi ataupun sosial media.
"Hal tersebut dilakukan agar warga mendapat informasi yang jelas mengenai vaksin langsung dari pemerintah," tuturnya.
Baca Juga: Jumlah Vaksin Terbatas, Vaksinasi Lansia di Jepang Tertunda Sementara
Lebih lanjut, Nisa juga mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat untuk divaksin juga dapat dibangun melalui tokoh lokal atau tokoh yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi langkah yang efektif karena masyarakat akan cenderung lebih percaya pada tokoh atau orang-orang terdekat mereka.
Berita Terkait
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
-
CEK FAKTA: Joe Biden Terserang Kanker Gara-gara Vaksin Covid-19, Benarkah?
-
Seorang Dokter di Inggris Coba Bunuh Pasangan Ibunya dengan Vaksin COVID-19 Palsu!
-
Pesta Seks Selama Pandemi dan Kebohongan Vaksin Covid-19, Dokter di New York Terancam Penjara!
-
Kemenkes Bantah Adanya Detoksifikasi Vaksin Covid-19, Definisinya Beda Jauh
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?