Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengaku kaget dengan keputusan Gubernur Anies Baswedan mencopot Juaini Yusuf dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Apalagi keputusan ini diambil secara sepihak oleh Anies.
Ida mengaku sampai sekarang tak mengetahui apa alasan Anies mencopot Juaini. Padahal belakangan ini Anies mengklaim berhasil melakukan penanganan terhadap masalah banjir.
"Saya tidak bisa mengira-ngira karena saya tidak tahu alasannya. Tapi ini cukup mengagetkan," ujar Ida saat dihubungi, Rabu (24/2/2021).
Selain itu, Ida menyebut meski Komisi D merupakan mitra kerja Dinas SDA, keputusan mencopot Juaini tak pernah dibicarakan dengan pihaknya. Apalagi belum lama ini digelar rapat komisi yang menghadirkan Juaini untuk membahas masalah penanganan banjir.
"Walau saya di Komisi D, tapi saya tidak diajak diskusi soal itu. Jadi kami tidak tahu (alasan pergantian), saya tidak mau mengira-ngira," jelasnya.
Politisi PDIP ini menyatakan pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI merupakan wewenang dari Anies sendiri. Komisi D tak memiliki hak untuk campur tangan.
"Itu semua wewenang gubernur, mau diapakan lagi. Kami tidak bisa intervensi," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencopot Juaini Yusuf dari jabatan Kadis SDA. Padahal, belakangan ini Anies kerap mengklaim berhasil mengendalikan banjir di ibu kota.
Dinas SDA sendiri memang memiliki tugas dan wewenang mengendalikan air di Jakarta termasuk pencegahan, pengendalian, dan penuntasan masalah banjir.
Baca Juga: Soal Banjir, Dahnil Anzar Ajak Semua Pihak Berlomba-lomba dalam Kebaikan
Belakangan Anies kerap mengklaim berhasil menyurutkan banjir di 113 RW dalam waktu 24 hari maksimal meski diguyur hujan curah ekstrem. Beberapa lokasi yang selama ini rawan juga diklaim berhasil bebas banjir.
Kendati demikian, mendadak Anies menggeser Juaini menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Kabar rotasi jabatan ini baru diketahui ketika Anies melantik 12 pejabat tinggi pratama di Balai Kota, Selasa (23/2/2021).
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menganggap pergantian jabatan Juaini tak ada alasan khusus.
"Ya pergantian, mutasi, rotasi, apapun namanya dalam jabatan struktural di DKI Jakarta itu sesuatu yang biasa. Orang itu kan harus tour of duty," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/2/2021).
Riza juga menyebut Anies sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan penggantian jabatan. Namun ia tak merincikan apa saja yang menjadi alasan untuk mengganti Juaini.
"Ada berbagai pertimbangan, semuanya telah dipertimbangkan masak-masak, kriterianya disesuaikan kompetensi, pembidangan, dan visi-misi," jelasnya.
Berita Terkait
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030
-
DPRD DKI Kritik Perizinan Rumah Ibadah di Jakarta yang Masih Berlarut-Larut
-
Penderitaan 21 Tahun Warga Bintaro: Akses Jalan Tersandera Pungli, DPRD Desak Pemkot Bertindak!
-
Bansos Macet & Urban Farming Mati Suri, DPRD DKI Jakarta: Sistem Distribusi Pangan Harus Dirombak
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi