Suara.com - Seluruh anggota DPR RI beserta keluarga kandung mendapatkan vaksinasi Covid-19 gratis dari pemerintah sejak 23 Februari 2021.
Terkait itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menganggap hal tersebut kurang etis mengingat anggota DPR memiliki pendapatan lebih banyak ketimbang rakyat.
Ujang menjelaskan bahwa program vaksinasi Covid-19 yang digelar pemerintah bersifat gratis bagi masyarakat umum. Tenaga kesehatan, penduduk lanjut usia, anggota TNI-Polri menjadi kelompok prioritas sebagai penerima vaksin karena menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
Kemudian gelombang kedua diikuti dengan wartawan dan anggota DPR dan keluarga serta pekerja di kompleks parlemen.
"Kalau bicara etis tak etis, sedikit tak etis. Karena jika rakyat gratis wajar, karena kantongnya kosong. Sedangkan anggota DPR dan keluarganya, dollarnya banyak," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (26/2/2021).
Meski demikian, pemandangan tersebut dianggap biasa oleh Ujang. Menurutnya bukan hal aneh dan baru ketika pejabat beserta keluarga ingin mendapatkan jatah yang sama dengan rakyat.
"Apalagi rakyatnya divaksin gratis. Tentu wakil rakyat dan keluarganya juga ingin gratis."
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 di DPR menyeluruh untuk anggota DPR beserta keluarga yang terdaftar. Nantinya anggota yang tidak divaksin, hanya mereka yang baru sembuh dari positif Covid-19.
Dasco menuturkan, jatah vaksin untuk kalangan anggota DPR dan keluarga sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Adapun program vaksinasi itu diberitahukan saat DPR sedang melakulan reses. Kekinian vaksinasi juga dilakukan langsung di Gedung Nusantara.
Baca Juga: Catat, Ini 7 Reaksi Paling Umum Usai Vaksinasi Covid-19
"Kami mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan. Anggota DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR itu yang mendapat. Jadi alokasi itu dari Kementerian Kesehatan," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jumat (26/2/2021).
Menurut Dasco tidak ada yang salah atau pilih kasih dari program vaksinasi yang menyasar anggota DPR beserta keluarga. Ia berujar program vaksinasi yang digalakan pemerintah memang menargetkan semua kalangan.
"Jadi enggak ada yang pilih kasih, enggak ada kemudian yang tertutup. Semakin cepat banyak yang divaksinasi semakin cepat juga penekanan pelonjakan Covid 19 di Indonesia," uhar Dasco.
Selain anggota DPR dan keluarga, kata Dasco, vaksin juga menyasar untuk tenaga kerja hingga staf di Parlemen. Adapun DPR menjadi salah satu target sasaran vaksin mengingat statusnya yang menjadi area merah Covid-19.
"Iya termasuk staf pendukung, termasuk juga keamanan, termasuk juga office boy itu divaksinasi. Karena DPR ini area sudah area merah susah banyak Pamdal, sudah banyak pegawai yang terkena Covid. Sehingga kita lebih banyak kegiatan kemarin WFO sehingga saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinaai di DPR ini," tutur Dasco.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji