Suara.com - Seluruh anggota DPR RI beserta keluarga kandung mendapatkan vaksinasi Covid-19 gratis dari pemerintah sejak 23 Februari 2021.
Terkait itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menganggap hal tersebut kurang etis mengingat anggota DPR memiliki pendapatan lebih banyak ketimbang rakyat.
Ujang menjelaskan bahwa program vaksinasi Covid-19 yang digelar pemerintah bersifat gratis bagi masyarakat umum. Tenaga kesehatan, penduduk lanjut usia, anggota TNI-Polri menjadi kelompok prioritas sebagai penerima vaksin karena menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
Kemudian gelombang kedua diikuti dengan wartawan dan anggota DPR dan keluarga serta pekerja di kompleks parlemen.
"Kalau bicara etis tak etis, sedikit tak etis. Karena jika rakyat gratis wajar, karena kantongnya kosong. Sedangkan anggota DPR dan keluarganya, dollarnya banyak," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (26/2/2021).
Meski demikian, pemandangan tersebut dianggap biasa oleh Ujang. Menurutnya bukan hal aneh dan baru ketika pejabat beserta keluarga ingin mendapatkan jatah yang sama dengan rakyat.
"Apalagi rakyatnya divaksin gratis. Tentu wakil rakyat dan keluarganya juga ingin gratis."
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 di DPR menyeluruh untuk anggota DPR beserta keluarga yang terdaftar. Nantinya anggota yang tidak divaksin, hanya mereka yang baru sembuh dari positif Covid-19.
Dasco menuturkan, jatah vaksin untuk kalangan anggota DPR dan keluarga sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Adapun program vaksinasi itu diberitahukan saat DPR sedang melakulan reses. Kekinian vaksinasi juga dilakukan langsung di Gedung Nusantara.
Baca Juga: Catat, Ini 7 Reaksi Paling Umum Usai Vaksinasi Covid-19
"Kami mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan. Anggota DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR itu yang mendapat. Jadi alokasi itu dari Kementerian Kesehatan," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jumat (26/2/2021).
Menurut Dasco tidak ada yang salah atau pilih kasih dari program vaksinasi yang menyasar anggota DPR beserta keluarga. Ia berujar program vaksinasi yang digalakan pemerintah memang menargetkan semua kalangan.
"Jadi enggak ada yang pilih kasih, enggak ada kemudian yang tertutup. Semakin cepat banyak yang divaksinasi semakin cepat juga penekanan pelonjakan Covid 19 di Indonesia," uhar Dasco.
Selain anggota DPR dan keluarga, kata Dasco, vaksin juga menyasar untuk tenaga kerja hingga staf di Parlemen. Adapun DPR menjadi salah satu target sasaran vaksin mengingat statusnya yang menjadi area merah Covid-19.
"Iya termasuk staf pendukung, termasuk juga keamanan, termasuk juga office boy itu divaksinasi. Karena DPR ini area sudah area merah susah banyak Pamdal, sudah banyak pegawai yang terkena Covid. Sehingga kita lebih banyak kegiatan kemarin WFO sehingga saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinaai di DPR ini," tutur Dasco.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu