Suara.com - Pemerintah belum menetapkan harga vaksin mandiri atau gotong royong karena Bio Farma belum menemukan produsen yang sesuai.
"Jadi vaksin gotong royong atau mandiri akan dilakukan oleh BUMN Bio Farma. Dan mereka yang menentukan produsen mana yang digunakan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin di sela melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (27/2/2021).
Ia mengatakan harga vaksin mandiri atau gotong royong ini baru akan ditetapkan setelah adanya pertemuan antara Bio Farma dan produsen vaksin.
"Sehingga pemerintah belum bisa menentukan harga batas atas dan bawah dari vaksin tersebut," katanya.
Menurutnya, jika kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang diajukan maka pemerintah akan menetapkan besaran harga batas atas dan bawah vaksin mandiri atau gotong royong tersebut.
"Kalau sudah diajukan kami akan melihat dan menentukan harganya berapa," ujarnya.
Sebelumnya, Budi Gunadi berkeliling meninjau pelaksanaan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo.
Budi Gunadi meminta kepada pondok pesantren tetap melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19.
"Kedatangan saya ke pondok ini ingin memastikan dan melihat pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan," katanya di sela kunjungan ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo Jawa Timur.
Ia mengatakan kedatangan ke Pondok Pesantren yang diasuh oleh KH Agoes Ali Mashyuri tersebut dilakukan pondok pesantren tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar.
"Protokol kesehatan yang diterapkan sudah bagus, termasuk memakai masker, kepada seluruh santri yang ada di dalam pondok pesantren tersebut," katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
Menkes Dorong Ibu Jadi Dokter Keluarga, Fokus Perawatan Sejak di Rumah
-
Di Balik Penyesalan Menkes, Ada PR Besar Layanan Kesehatan Papua
-
KPK Buka Peluang Periksa Menkes Budi Gunadi Terkait Kasus RSUD Koltim, Ada Aliran Dana?
-
Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana