Suara.com - Pemerintah belum menetapkan harga vaksin mandiri atau gotong royong karena Bio Farma belum menemukan produsen yang sesuai.
"Jadi vaksin gotong royong atau mandiri akan dilakukan oleh BUMN Bio Farma. Dan mereka yang menentukan produsen mana yang digunakan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin di sela melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (27/2/2021).
Ia mengatakan harga vaksin mandiri atau gotong royong ini baru akan ditetapkan setelah adanya pertemuan antara Bio Farma dan produsen vaksin.
"Sehingga pemerintah belum bisa menentukan harga batas atas dan bawah dari vaksin tersebut," katanya.
Menurutnya, jika kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang diajukan maka pemerintah akan menetapkan besaran harga batas atas dan bawah vaksin mandiri atau gotong royong tersebut.
"Kalau sudah diajukan kami akan melihat dan menentukan harganya berapa," ujarnya.
Sebelumnya, Budi Gunadi berkeliling meninjau pelaksanaan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo.
Budi Gunadi meminta kepada pondok pesantren tetap melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19.
"Kedatangan saya ke pondok ini ingin memastikan dan melihat pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan," katanya di sela kunjungan ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo Jawa Timur.
Ia mengatakan kedatangan ke Pondok Pesantren yang diasuh oleh KH Agoes Ali Mashyuri tersebut dilakukan pondok pesantren tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar.
"Protokol kesehatan yang diterapkan sudah bagus, termasuk memakai masker, kepada seluruh santri yang ada di dalam pondok pesantren tersebut," katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pemalsuan Gelar Akademis
-
Kasus Dokter Internship Meninggal, Menkes Minta Audit Medis Tindakan RS
-
Menkes Budi Waspadai Hantavirus Masuk Indonesia, Rapid Test hingga PCR Disiapkan
-
Menkes Sebut Isu Halal-Haram dan Dampak Pandemi Jadi Pemicu Tingginya Kasus Campak
-
Pemkot Surabaya Gaspol Kampung Pancasila, 12 Ribu ASN dan Pemuda Turun Dampingi 1.361 RW
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Hilmar Farid: Ada Gap Pengetahuan Antara Jaksa dan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Jabar Sudah Bisa Bayar Pajak Kendaraan via WhatsApp, Jakarta Kapan?
-
Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus Sritex
-
Kunjungi Lampung Selatan, Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Apresiasi Komitmen Daerah Tangani Zero Dose
-
Kasus PRT Benhil: Pernyataan Penyidik Dinilai Reduksi Kesalahan Pelaku
-
15 Tahun Jaga Rel Tanpa Status, Penjaga Perlintasan Minta Palang Kereta Resmi yang Layak
-
Masuk Kelompok Ekonomi Terbawah, 11 Ribu Nama Dibuang dari Daftar Penerima Bansos
-
Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan dan Transisi Energi
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Pantau Intervensi Imunisasi Zero Dose di Lampung