Suara.com - Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan alasan Gubernur Anies Baswedan berencana menjual saham di Delta Djakarta, produsen bir merek Bintang.
Dia berkata, "Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu, mana BUMD yang nggak mampu itu cabut. Ini nggak masalah."
Prasetio menambahkan, Delta tak pernah menerima uang hibah dari pemerintah provinsi dan perusahaan ini justru memberikan pendapatan tambahan bagi Jakarta.
Menurut Prasetio, dulu, Delta dibuat untuk mengendalikan peredaran minuman keras di Jakarta.
"Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita. Kenapa kok ada PT. Delta? Itu kan ada persoalan di bir Bintang pada saat itu. Zaman Pak Ali (Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta)."
Bagi Prasetio, kepemilikan saham di Delta bukan hanya soal haram atau tidak, jika memang perlu dilepas sahamnya, harus ada alasan rasional yang berkaitan dengan keuntungan bagi pemerintah daerah.
"Kan nggak ada salahnya. Kita tidak pernah menyuntikkan dana ke PT. Delta. Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT. Delta?" kata dia.
Pemerintah Jakarta memiliki 26,5 persen saham di Delta, 58,33 persen dimiliki Sam Miguel -- perusahaan asal Malaysia dan sisanya milik publik.
Sejak polemik peraturan presiden menyangkut investasi industri minuman beralkohol, janji Anies Baswedan ketika kampanye pilkada dulu untuk melepas saham di Delta dibahas lagi.
Baca Juga: PKS Dukung Anies Lepas Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir
"Saham Delta itu memang kita akan upayakan, kita akan jual kembali. karena itu menjadi bagian dari visi dan misi janji kampanye Anies-Sandi (Sandiaga Uno)," ujar Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin (1/3/2021).
Riza menjelaskan, saham Delta belum bisa dilepas karena belum dapat dukungan DPRD.
"Prinsipnya kami sudah sepakat di eksekutif akan menjual saham tersebut kepada publik, silakan. Namun demikian harus mendapatkan persetujuan teman-teman DPRD kami menunggu respon teman-teman DPRD," katanya.
Riza menambahkan, "Kami terus mengajukan dan meminta agar mendapatkan dukungan dari teman-teman DPRD DKI Jakarta untuk dapat menyetujui apa yang ingin kami laksanakan terkait penjualan saham PT. Delta."
Anies didukung PKS
Partai Keadilan Sejahtera mendukung Anies Baswedan melepas saham pemerintah Jakarta di Delta.
Berita Terkait
-
7 Fakta Minyak Venezuela: Harta Karun yang Bikin AS Rela Kirim Pasukan Delta Force
-
Anies Desak Banjir Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
-
Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional