Suap Izin Ekspor Benur, Eks Pejabat KKP: Rata-Rata Perusahaan Baru

Suara.com - Sejumlah perusahaan yang mengajukan perizinan ekspor benih lobster/benur rata-rata perusahaan baru. Bahkan terdapat perusahaan yang beralih dari usaha kontraktor.

Hal ini terungkap dari mantan Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, M Zulficar Muchtar yang menjadi saksi dalam persidangan dugaan suap perizinan benih lobster untuk terdakwa Suharjito di Pengadilan Negeri Tindak Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021).

“Sampai saya mundur, saya menandatangani 35 perusahaan, itu mayoritas perusahaan baru satu sampai tiga bulan. Bahkan ada yang tadinya kontraktor jadi perusahaan lobster,” kata Zulficar dalam kesaksiannya.

Padahal menurutnya, untuk bisa menjadi pengekspor perusahaan setidaknya membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

“Jadi masih panjang perjalanannya, ini makan waktu sampai konsumsi sembilan sampai sepuluh bulan. Dan kalau disebut panen berkelanjutan ini panjang di bayangan saya, satu tahun, tapi tiba-tiba sudah diajukan untuk ekspor,” ujarnya.

Di samping itu, dia juga mengatakan pada tahap pertama, pasca terbitnya Peraturan Menteri/Permen nomor 12 tahun 2020 sudah ada dua perusahaan yang melakukan ekspor. Padahal saat Permen itu dikeluarkan, perizinan ekspor belum bisa diimplementasikan, karena harus membuat petunjuk teknisnya.

“Pertengahan Juni ada dua perusahaan yang tahu-tahu sudah ekspor. Jadi ini yang tidak melalui kami, yang harusnya mengeluarkan surat dan tanda tangan saya, tahu-tahu pertengahan Juni sudah ekspor,” tuturnya.

Karena adanya kejanggalan itu, Zulficar langsung mengajak pihak-pihak terkait mengadakan rapat.

Pada persidangan ini, selain Zulficar sejumlah saksi lain turut dihadirkan, di antaranya Lutpi G, Neti Herawati, Nini, Kasman, Yudi Surya Atmaja, Habrin Take, dan Siswadhi Pranoto. Mareka diduga memiliki informasi penting untuk mengusut tuntas perkara ini.

Baca Juga: Eks Dirjen KKP Ungkap Perusahaan Lolos Ekspor Benur Tanpa Lengkapi Syarat

Dalam dakwaan, Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito, menyuap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar Rp2,1 miliar terkait izin ekspor benih Lobster di Kementerian KKP tahun 2020.

Uang suap yang diberikan kepada Edhy melalui beberapa perantara. Di antaranya dua staf khusus menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; kemudian Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR.

Uang suap itu, agar memuluskan perusahaan terdakwa agar dipercepat dalam persetujuan perizinan ekspor benih Lobster di Kementerian KP tahun 2020.

Adapun dalam dakwaan KPK, terdakwa Suharjito dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.