Suara.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono ikut berkomentar soal rencana vaksinasi kepada keluarga anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, rencana itu tidak sepatutnya dilakukan.
Miko menceritakan, selaku dokter ia dan dua anaknya memang mendapatkan vaksinasi. Namun istrinya dan satu anaknya yang bukan tenaga kesehatan, tidak diimunisasi Covid-19.
"Istri saya belum disuntik, karena dia belum dokter jadi belum disuntik, saya enggak minta untuk istri dan anak saya disuntik vaksin," ujar Miko saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).
Menurut Miko permintaan untuk vaksinasi bagi anggota keluarga yang bukan prioritas adalah hal lumrah di Indonesia. Mereka disebutnya merasa mementingkan keluarganya dibandingkan masyarakat kebanyakan secara keseluruhan.
"Ini lah keselahan orang Indonesia, pada saat dirinya sudah disuntik maka kelaurganya harus disuntik juga. Itu yang salah," jelasnya.
Karena itu, ia menilai seharusnya rencana vaksinasi untuk kelompok bukan prioritas tidak dilakukan. Program imunisasi Covid-19 harus diutamakan bagi mereka yang sering berinteraksi dan rentan terpapar virus corona.
"Karena anggota keluarganya gak kontak terhadap publik. Kalau kontak ya itu anggota DPRD-nya. Lebih baik mereka di rumah saja," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, para anggota DPRD DKI Jakarta sudah memulai vaksinasi Covid-19 untuk 106 anggota mulai kemarin, 2-3 Maret 2021. Anggota keluarga dari tiap anggota dewan juga diajukan untuk menerima imunisasi.
Rencana ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. Selain anggota dewan, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di gedung DPRD juga sedang divaksin.
Baca Juga: Persiapan PON Papua 2021, Ratusan Atlet di Tangerang Terima Vaksin
"(Vaksinasi) untuk keluarga (anggota dewan) baru kita mau minta. Baru mau minta," ujar Taufik saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).
Menurut Taufik, permintaan vaksinasi untuk anggota keluarga DPRD datang dari para anggota dewan sendiri. Pihkanya akan mengajukannya ke Dinas Kesehatan DKI.
"Dinkes lah kita minta. Belum sampai sekarang. Sementara kan anggota dulu," jelasnya.
Menurutnya vaksinasi untuk keluarga anggota DPRD penting karena mereka bersentugan langsung dengan para legislator DKI. Sementara tiap dewan harus berinteraksi secara intens dengan masyarakat.
"Kan kalau kita divaksin, kita kan berhubungan dengan masyarakat maka kita pulang ke rumah gimana," ucap Taufik.
Berita Terkait
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Digitalisasi Parkir untuk Hapus Pungli dan Kebocoran PAD
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!