Suara.com - Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim), Irjen Herry Rudolf Nahak, menyambangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021).
Dalam kesempatan itu, Herry menyampaikan laporan terkait proses hukum enam anggota Polresta Balikpapan yang diduga melakukan penganiyaan terhadap seorang tersangka bernama Herman hingga meninggal dunia.
Pertemuan kedua belah pihak dilakukan secara tertutup selama kurang lebih dua jam. Kepada Komnas HAM, Herry menjelaskan mulai dari peristiwa hingga proses hukum bagi terduga pelaku.
"Kami kemudian melakukan penyidikan baik dari sisi kode etik maupun pidana, saat ini sedang berproses penyidikannya," kata Herry saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat.
Herry mengaku tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus tindakan penggunaan kekerasan yang berlebih atau excessive use of force. Ia menerangkan kalau penyidikan dilakukan secara simultan di mana enam anggota polisi itu menjalani proses hukum secara kode etik dan hukum pidana.
"Mudah-mudahan proses penyidikan ini bisa berjalan lancar dan dalam waktu cepat berkas perkara bisa kami kirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)," tuturnya.
Bersamaan dengan itu, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menilai isu kekerasan yang dilakukan aparat menjadi hal serius bagi pihaknya serta Polri agar tidak terulang kembali, terlebih Indonesia sudah meratifikasi komvensi anti penyiksaan.
"Jadi tentu ini menjadi satu momentum bagi Komnas HAM dan kepolisian tentu saja untuk terus memperbaiki kondisi terutama di kalangan jajaran aparat kepolisian yang kadang-kadang masih ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kita sebut sebagai excessive use of force."
6 Polisi Dicopot
Baca Juga: Gegara Politik Hukum, Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Mandek
Polresta Balikpapan mencopot enam anggotanya yang diduga melakukan kekerasan terhadap Herman saat ditahanan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
Kabid Propam Polda Kaltim Kombes Yudi Arkara Oktobera menyebut enam inisial anggota korps berbaju cokelat tersebut, yakni AGS, RH, KKA, ASR, RSS, dan GSR.
“Mereka yang diduga kuat sebagai pelanggar,” ujarnya seperti dilansir Inibalikpapan.com-jaringan Suara.com pada Senin sore (8/2/2021).
Sampai sejauh ini, lanjut Yudi, sudah ada tujuh orang saksi yang diperiksa. Saksi tersebut berasal dari pihak anggota Polresta Balikpapan, rumah sakit, dan keluarga korban.
“Tadi Pak Kapolda juga sudah menyampaikan bahwa, tidak akan mentolerir terhadap perbuatan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya oleh anggota polri, jadi akan ditindak tegas jadi sudah ada dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, mengacu Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011, Pasal 7, 13, dan 14 tentang Profesionalisme Kepolisian, enam polisi tersebut secara nyata sudah melanggar peraturan kode etik.
Berita Terkait
-
Enam Laskar FPI Tewas Jadi Tersangka, Refly Harun: Rasanya Ada yang Cemen
-
Pemulihan, Komnas HAM Terbitkan 5 Ribu Surat Keterangan Korban HAM
-
Gegara Politik Hukum, Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Mandek
-
Kabareskrim Agus Janji Tuntaskan Kasus Penembakan Laskar FPI
-
Temui Bareskrim Polri, Komnas HAM Bahas Penerapan UU ITE dalam Kerangka HAM
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
MK Minta Pemohon Uji Materi KUHP dan KUHAP Baru Cermati Gugatan Agar Tidak Bersifat Prematur
-
Pemerintah Siapkan Digitalisasi Bansos, Sistem Dibuat Oleh Luhut Binsar Pandjaitan
-
6 Fakta Heboh Semburan Minyak di Bangkalan: Ketinggian 5 Meter hingga Sifatnya yang Mudah Terbakar
-
Mensos Pastikan Dapur Umum di Aceh, Sumut, dan Sumbar Tetap Beroperasi Selama Tanggap Darurat
-
Kemenag Kembali Tersandung Korupsi, Lemahnya Tata Kelola Jadi Sorotan
-
Bejat! Modus Pedagang Takoyaki Ajak Anak 11 Tahun Naik Sepeda, Berakhir Dicabuli di Kalideres
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik