Suara.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mengatakan telah menerima berkas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat versi Deli Serdang, Sumatra Utara. Dari hasil KLB Demokrat, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Sejak menerima hasil KLB pada Senin (15/3/2021) lalu, jajaran Ditjen AHU mengaku hingga kini masih terus memeriksa kelengkapan berkas yang telah diterima dari Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses. Untuk memeriksa yang belum dilengkapi kubu KLB Deli Serdang," kata salah seorang sumber di Kemenkumham RI, Selasa (16/3/2021).
Namum belum diketahui secara rinci berkas apa saja yang telah diserahkan KLB Demokrat versi Deli Serdang yang telah diterima oleh jajaran Ditjen AHU.
Menurutnya, hal itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (17/3/2021) besok.
"Detailnya akan disampaikan pada saat RDP di DPR besok,"imbuhnya.
Klaim Sudah Mendaftar
Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko sebelumnya mengklaim telah menyerahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara ke Kementrian Hukum dan HAM/Kemenkumham pada Selasa (9/3/2021).
Penyerahan dokumen berupa AD/ART dan daftar kepengurusan tanpa diketahui awak media.
Baca Juga: Munarman FPI Klaim Siap Bela AHY soal Kisruh Partai Demokrat, Asal...
Hal itu disampaikan salah satu panitia KLB Deli Serdang, Ilal Ferhard dalam konferensi pers bersama jajaran pengurus Demokrat kubu Moeldoko di sebuah restoran kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
"Penyerahan hasil KLB pukul 14.00 siang tadi oleh tim hukum," kata Ilal di lokasi.
Ilal sendiri mengaku tak datang dalam penyerahan hasil KLB Deli Serdang tersebut ke Kemenkumham. Menurutnya, penyerahan dilakukan tim formatur bagian hukum.
"Semua hasil KLB kami berikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Ilal mengatakan, pihak Kemenkumham akan melakukan verifikasi hasil KLB Demokrat Deli Serdang tersebut dalam waktu dua hari ke depan.
"Dalam satu hingga dua hari ini akan diverifikasi Kemenkumham," tuturnya.
Berita Terkait
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
7 Fakta Mencengangkan di Balik Bebas Bersyaratnya Setya Novanto
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK: Ingat, Dosa Korupsi E-KTP Adalah Kejahatan Serius!
-
Revisi KUHAP: Tak Lagi Diam! Advokat Diberi Hak Baru Saat Klien Diinterogasi Penyidik
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri