Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan meminta pemerintah melalukan asesmen menyeluruh terhadap vaksin Covid-19 AstraZeneca, seiring penundaan penggunaan vaksin buatan Oxford tersebut.
Netty sekaligus menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah menunda penggunaan vaksin AstraZeneca, hingva menunggu rekomendari dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Sebagaimana diketahui, tidak dilakukan uji klinis terhadap vaksin tersebut di Indonesia. Oleh sebab itu, saya mendukung penundaan penggunaannya dan meminta pemerintah melakukan asesmen menyeluruh. Jangan sampai (pemerintah) kita kecolongan karena tergesa-gesa memberikan izin penggunaan darurat," kata Netty kepada wartawan, Selasa (15/3/2021).
Netty mengatakan meski vaksin AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti pertimbangan efikasi, kualitas dan kehalalannya tidak dilakukan. Ia berujar semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan.
Apalagi, kata Netty sejumlah negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Bulgaria, Denmark, Islandia telah menyatakan menunda penggunaan vaksin AstraZeneca karena laporan kasus pembekuan darah dan kemungkinan efek samping lainnya dari vaksin buatan Inggris.
"Harus ada evaluasi atas temuan dugaan efek samping dari vaksin AstraZaneca di luar negeri. Kita butuh cepat dan segera selesaikan program vaksinasi, tapi harus tetap mengutamakan keamanan. Kita sedang perang melawan Covid-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis," kata Netty.
Penerimaan Vaksin Ditunda
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan penggunaan vaksin AstraZeneca buatan Oxford di Indonesia masih menunggu rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Budi menjelaskan saat ini WHO bersama Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Inggris), dan European Medical Authority tengah memeriksa sejumlah efek samping yang dilaporkan seperti pembekuan darah dalam beberapa kasus.
Baca Juga: Buktikan Tak Ada Pembekuan Darah, PM Thailand Disuntik Vaksin AstraZeneca
"Sampai sekarang berita yang kami terima dari WHO mereka masih meneliti, kita juga terima dari MHRA itu BPOMnya UK, dan EMA itu European Medical Authority, mereka sekarang belum mengonfirmasi apakah ini ada korelasinya karena vaksin atau tidak," kata Budi dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Budi mendapat informasi sejauh ini bahwa beberapa kasus pembekuan darah tidak disebabkan oleh vaksin AstraZeneca melainkan oleh kejadian lain.
Meski begitu, Kemenkes bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan masih menunda terlebih dahulu vaksinasi menggunakan AstraZeneca sambil menanti rekomendasi WHO.
"Untuk konservatismenya BPOM menunda dulu implementasi AstraZeneca sambil menunggu konfirmasi WHO, mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa keluar, karena ada expired periodenya di akhir Mei," ucapnya.
Tunggu Fatwa MUI
Selain itu, Kemenkes juga masih menanti fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk vaksin AstraZeneca.
Berita Terkait
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Ketika Anak Muda Jadi Garda Depan Pencegahan Penyakit Tak Menular
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis
-
Jadi Penyebab Utama Kematian, AstraZeneca dan Kemenkes RI Fokus Tangani Penyakit Tidak Menular
-
Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan MBG, Istri Aher Sentil BGN: Bantuan Ini Jangan Malah jadi Musibah
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Tower Provider di Kembangan Roboh Timpa 2 Kontrakan, Polisi Dalami Unsur Pidana Kelalaian Kerja!
-
Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!
-
Doa Saja Tidak Cukup, Vatikan Minta Umat Katolik AS Bergerak Hentikan Perang Amoral Trump di Iran
-
Andrie Yunus Berjuang Pulih: Jalani 5 Kali Operasi dan Cangkok Kulit Paha Akibat Teror Air Keras!
-
Iran Ungkap Alasan Gagalnya Perundingan dengan AS di Pakistan
-
Menolak Takut! 30 Hari Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Aktivis Tandai Lokasi Penyiraman Pakai Mural
-
Skandal Kakak-Beradik: KPK Duga Legislator Jatmiko Tahu Praktik Pemerasan Bupati Tulungagung!
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!
-
Pakistan Mendadak Kirim Jet Tempur ke Arab Saudi, Ada Apa?
-
Pelindo Catat 2,6 Juta Penumpang Masa Lebaran 2026, Meningkat 14,14%