Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra angkat bicara terkait keberadaan Jhoni Allen Marbun yang masih mengukit rapat sebagai anggota Komisi V di DPR RI, meski telah dipecat oleh partai.
Terkait hal itu, Herzaky mengatakan, secara etika dan moral seharusnya Jhoni dalam kondisi status quo tak bisa hadir dalam rapat di DPR RI.
"Secara moral dan etika, karena sudah diberhentikan tetap dari keanggotaan Partai Demokrat, seharusnya Jhoni Allen dalam kondisi status quo, dan tidak hadir. Hanya, secara hukum, dokter hewan Jhoni Allen masih punya hak," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (17/3/2021).
Menurut Herzaky, Demokrat melalui fraksinya di DPR telah mengirimkan surat pemberhentian Jhoni sebagai anggota dewan ke pimpinan DPR RI. Surat tersebut disebutnya hanya tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
"Karena yang berhak memberhentikan anggota DPR RI secara resmi adalah Presiden RI, berdasarkan permintaan parpol asalnya," tuturnya.
Mengingat Jhoni masih melakukan pembelaan dengan menggugat pemecatannya ke pengadilan, Herzaky mengatakan, masih ada waktu 60 hari untuk Jhoni sebelum diberhentikan dari DPR.
"Mengingat dokter hewan Jhony Allen masih menggugat pemecatannya di pengadilan, masih ada waktu selama maksimal 60 hari sebelum diberhentikan dari DPR RI. Setelah itu, masih ada waktu maksimal 30 hari selama proses kasasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengklaim, pihaknya sudah mempersiapkan orang yang akan menggantikan Jhoni Allen di parlemen. Nantinya jika surat keputusan presiden sudah keluar, pihaknya sudah siap dengan pengganti yang baru.
"Memang kalau berharap kesadaran etik dari para pelaku GPK-PD, sangatlah tidak mungkin. Selama ini mereka sudah mempertontonkan secara terang benderang, perilaku yang menafikan etika, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mentang-mentang didukung oknum kekuasaan," tandasnya.
Baca Juga: Tuntut AHY Cs Ganti Rugi, Jhoni Allen Janji Sumbang Rp50 M ke Panti Sosial
Jhoni Bikin Heboh Ikut Rapat
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Perhubungan RI hari ini Selasa (16/3/2021). Menariknya kehadiran Jhoni Allen Marbun dalam rapat kerja tersebut menjadi pusat perhatian.
Jhoni memang diketahui tercatat sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat. Namun belakangan, Jhoni dinyatakan dipecat dari Demokrat lantaran terlibat menggelar KLB Demokrat Deli Serdang kubu Moeldoko.
Berdasarkan pantauan Suara.com dalam rapat kerja tersebut, masing-masing anggota dari setiap fraksi diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan untuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sampai pada akhirnya giliran Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Sudewo diberikan kesempatan bicara oleh pimpinan rapat. Sudewo sendiri duduk persis di samping Jhoni Allen.
Sontak dia pun melakukan sindiran kepada Jhoni Allen dengan memberikan ucapan selamat lantaran telah menjadi Sekjen partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko. Dalam ruang rapat juga ada Irwan Fecho selaku Wasekjen Demokrat kubu AHY.
Berita Terkait
-
Demokrat: Momen AHYGibran di Batujajar Hanya Soal Timing
-
Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, SBY Sakit Apa? Begini Kata Juru Bicara Demokrat
-
Terdepan Dukung Prabowo Maju Pilpres 2029, Demokrat: Jangan Ada Pihak yang Merasa Dihalangi Maju
-
Giant Sea Wall Bakal Dibangun di Laut Jawa, Begini Klaim Pemerintah
-
Andi Arief Ditunjuk Jadi Komisaris PLN, Demokrat Cari Ketua Bappilu Baru
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026