Suara.com - Politisi Arief Poyuono kembali angkat bicara soal peluang Joko Widodo atau Jokowi kembali menjabat sebagai presiden hingga tiga periode.
Kali ini, Arief Poyuono meyakini bahwa 85 persen rakyat Indonesia setuju apabila masa jabatan presiden ditambah satu periode lagi.
Pernyataan itu disampaikan oleh Arief Poyuono dalam program Mata Najwa, Rabu (18/3/2021) malam.
Ketika ditanya presenter Najwa Shihab, Arief Poyuono mengatakan bahwa anggapan wajar masa jabatan presiden ditambah karena alasan ekonomi dan kepemimpinan nasional tidak stabil.
"Anda yang sejak 2019 selalu bilang berapi-api tiga periode bahkan kalau perlu empat periode. Kenapa kurang dua periode?" tanya Najwa Shihab seperti dikutip Suara.com.
"Dua periode kurang, ada dasarnya. Pertama saya berpikir dari sisi ekonomi. Artinya saya gak tahu deh dulu anggota MPR yang buat dua periode mikir gak sih, kalau dua periode diterapkan di Indonesia, dengan laskap politik yang berbeda dengan Amerika, budaya politik berbeda, punya dampak terhadap perekonomian," timpal Arief Poyuono.
Najwa Shihab kemudian bertanya apakah dua periode atau sepuluh tahun tidak cukup untuk membangun negara.
Arief Poyuono menjawabnya dengan mengatakan kurang karena beberapa alasan, termasuk soal banyaknya partai di Indonesia.
"Kurang karena berbeda kan dua periode yang kita copy paste mendekat ke konstitusi Amerika. Amerika dua partai, Indonesia partainya berkarung-karung, habis presiden terpilih, dagang kebo. Belum lagi ada partai yang di KLB terus masuk ke pemerintahan Jokowi. Taruh orang lagi, berubah lagi. Tidak ada stabilitas dalam kepemimpinan nasional," tukasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi : Selamat Pagi Toraja, Malapu Lapu Sia Komi?
"Makanya sepuluh tahun itu kurang, makanya kenapa selama reformasi yang terjadi bukan industrialisasi, tp deinsdusrialisasi. Investasi jangka panjang pun sedikit karena investor takut masuk ke Indonesia. Lebih banyak investasi jangka pendek mengeksplositasi SDA," tambah Arief Poyuono.
Saat dipotong Najwa Shihab yang bertanya seberapa yakin pandangan itu disetujui rakyat, Arief Poyuono tegas menyebut 85 persen.
"Kalau untuk hari, saya meyakini 85 persen rakyat itu setuju kalau 3 periode," tegasnya.
"Yakin sekali 85 persen?" balas Najwa Shihab.
"Tiga periode bukan artinya selama-lamanya," timpal Arief Poyuono lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Jokowi Ngotot Prabowo-Gibran 2 Periode, Manuver Politik atau Upaya Selamatkan Ijazah Gibran?
-
Siapa Tony Blair? Mendadak Ditunjuk Jadi Pemimpin Transisi Gaza
-
Dian Hunafa Ketahuan Bohong? Pembelaan Ijazah Gibran Disebut Sesat, Gugatan Rp125 T Terus Bergulir!
-
Awas Keracunan! BGN Buka Hotline Darurat Program Makan Bergizi Gratis, Catat Dua Nomor Penting Ini
-
Terungkap! 2 Bakteri Ganas Ini Jadi Biang Kerok Ribuan Siswa di Jabar Tumbang Keracunan MBG
-
Ribuan Anak Keracunan MBG, IDAI Desak Evaluasi Total dan Beri 5 Rekomendasi Kunci
-
Cak Imin: Program Makan Bergizi Gratis Tetap Lanjut, Kasus Keracunan Hanya 'Rintangan' Awal
-
Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
-
Misteri 'Kremlin' Jakarta Pusat: Kisah Rumah Penyiksaan Sadis Era Orba yang Ditakuti Aktivis
-
Adu Pendidikan Rocky Gerung vs Purbaya yang Debat Soal Kebijakan Rp200 Triliun