Suara.com - Upaya mendakwa Presiden Mario Abdo Benítez yang dilancarkan oleh anggota parlemen oposisi Paraguay ditolak, pada Rabu (17/3/2021).
Dakwaan atas buruknya penanganan terhadap pandemi Covid-19 ini tidak diterima lantaran anggota parlemen lainnya menganggap Paraguay butuh stabilitas untuk bergerak maju.
Melansir kantor berita Reuters, pemerintah konservatif Abdo beberapa pekan terakhir telah menghadapi protes di berbagai pihak. Hal ini lantaran kasus Covid-19 di negara tersebut melonjak hingga membuat rumah sakit kewalahan dan kehabisan stok obat-obatan, sementara negara dinilai lamban mengamankan vaksin.
“Sudah waktunya Abdo Benítez dan seluruh pemerintahannya meninggalkan jabatan karena mereka tidak melakukan apapun untuk menghadapi virus corona. Tidak ada vaksin, tidak ada obat di rumah sakit, dan infrastruktur rumah sakit tidak memadai,” kata Kattya González, wakil kelompok oposisi Encuentro Nacional, dalam konferensi pers, seperti dikutip dari ABC News.
Sejalan dengan itu, pengajuan mosi untuk mendakwa Abdo dan wakilnya akhirnya dilangsungkan oleh anggota parlemen oposisi di majelis rendah. Namun, setidaknya dibutuhkan 53 suara agar mosi tersebut bisa lolos.
Ujung dari sidang paripurna tersebut yaitu Partai Colorado, partai yang paling berkuasa dan dipimpin oleh mantan Presiden Horacio Cartes, menolak mosi yang diajukan.
“Hanya karena Anda memiliki mayoritas tidak selamanya berarti Anda benar,” kata wakil oposisi Edgar Acosta dalam sidang paripurna, seperti dikutip dari Reuters.
Meski demikian, keputusan tersebut tetap memaksakan perubahan dari pemerintahan Abdo. Hasilnya, beberapa menteri, termasuk menteri kesehatan dan kepala staf, diganti demi menenangkan kemarahan publik.
Usai hasil diumumkan, pengunjuk rasa yang melempar batu dengan peluru karet dan meriam air di dekat markas besar kongres pusat bersejarah Asunción dibubarkan aparat.
Baca Juga: Tanggapi KLB, Andi Arief: Apa Presiden Bisa Dimakzulkan oleh DPR Gadungan?
Kelompok pengunjuk rasa yang lebih kecil terpantau menyerang markas besar partai berkuasa namun berhasil dikendalikan oleh polisi. Tidak ada laporan soal kerusakan maupun korban luka.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Paraguay melaporkan rekor tertinggi harian Covid-19 pada hari Rabu (17/3/2021) yakni sebanyak 2.540 kasus, dengan jumlah total infeksi 185.888 kasus dan 3.588 kematian.
(Maulida Balqis)
Berita Terkait
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Gagal Dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo Ajak Lawan Politik Bersatu: Tidak Boleh Euforia
-
Bupati Sudewo Gagal Dimakzulkan: DPRD Pati Bantah Ada Rekayasa, Apa Hasil Rapat Paripurna?
-
Sebut Sah Dimakzulkan, Roy Suryo Beberkan 'Dosa' Fatal Ijazah Gibran
-
"Gibran, Mundur Sajalah": Rismon Minta Mendikdasmen Cabut Surat Ijazah Wapres
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar