- Upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo gagal total setelah hanya satu fraksi (PDI-Perjuangan) yang mendukung, sementara enam fraksi lain menolaknya dalam rapat paripurna DPRD
- Sudewo mengajak lawan politiknya untuk bersatu kembali dan melarang pendukungnya merayakan kemenangan secara berlebihan, serta berjanji akan menggunakan rekomendasi pansus untuk perbaikan kinerja
- Pansus hak angket sebelumnya telah mengeluarkan 12 poin hasil investigasi terkait berbagai kebijakan kontroversial Sudewo, mulai dari kenaikan pajak, mutasi ASN, hingga tudingan arogansi
Suara.com - Upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo secara resmi kandas setelah mayoritas fraksi di DPRD Pati menolak usulan tersebut dalam rapat paripurna, Jumat (31/10). Lolos dari jeratan politik, Sudewo langsung buka suara dan mengajak semua pihak, termasuk lawan politiknya, untuk kembali bersatu membangun Kabupaten Pati.
"Yang kontra pun selama ini saya harap bersama kami membangun Kabupaten Pati," kata Sudewo, dikutip Sabtu (1/11/2025).
Sudewo menegaskan bahwa ia bersama wakil bupati akan menjadikan hasil kerja panitia khusus (pansus) hak angket sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Ia berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan yang menjadi sorotan dewan.
"Kami komitmen bersama Pak wakil Bupati Pati untuk meningkatkan kinerja maka segala sesuatu yang menjadi bagian pansus itu sebagai koreksi pemerintah," ujarnya.
Meski berhasil melewati badai politik, Sudewo mengimbau para pendukungnya untuk tidak merayakan kemenangan ini secara berlebihan. Ia meminta agar tidak ada konvoi atau perayaan yang bersifat euforia, dan lebih memilih untuk mensyukurinya dengan kembali bekerja bersama.
"Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak semua orang bersatu dan bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Pati tidak boleh euforia, hiburan, konvoi, selamatan-selamatan begitu tidak usah pokoknya biasa saja," jelasnya.
Proses pemakzulan ini kandas setelah 36 dari 49 anggota DPRD yang hadir menolak usulan tersebut. Hanya Fraksi PDI-Perjuangan yang mengusulkan opsi pemakzulan, sementara enam fraksi lainnya yakni Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar memilih untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket telah bekerja sejak 13 Agustus 2025 dan menghasilkan 12 poin investigasi.
Beberapa di antaranya menyoroti kebijakan kontroversial Sudewo, seperti kenaikan PBB, dugaan mempersulit layanan publik, mutasi ASN, pemecatan pegawai RSUD, hingga tudingan bersikap arogan dan melanggar sumpah jabatan.
Baca Juga: Bupati Sudewo Gagal Dimakzulkan: DPRD Pati Bantah Ada Rekayasa, Apa Hasil Rapat Paripurna?
Berita Terkait
-
Bupati Sudewo Gagal Dimakzulkan: DPRD Pati Bantah Ada Rekayasa, Apa Hasil Rapat Paripurna?
-
2 Kali Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, Sepenting Apa KPK Korek Keterangan Bupati Pati Sudewo?
-
KPK Bongkar Pemufakatan Jahat dalam Proyek Jalur KA, Bupati Pati Diduga Terima Fee
-
Bungkam Usai Diperiksa KPK, Bupati Pati Atur Lelang dan Dapat Fee Proyek?
-
Setelah Namanya Disebut di Sidang, Bupati Pati Sudewo Akhirnya 'Menghadap' KPK
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti