Suara.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa tingkat intoleransi dan radikalisme meningkat jelang atau saat momentum politik seperti pemilihan umum kepala daerah hingga pemilihan presiden.
Berdasarkan pengalamannya, Yaqut mengungkapkan bahwa politisasi agama ini mulai muncul sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan terus berkembang hingga Pemilihan Presiden 2019.
"Saya juga meyakini itu betul, mulai dari Pilgub DKI sampai Pilpres kemarin, saya merasakan meskipun tanpa hasil survei saya merasakan tingkat intoleransi itu meningkat ketika ketemu momentum politik, itu kemudian meningkatkan sikap intoleran atau radikalisme," kata Yaqut dalam diskusi virtual, Minggu (21/3/2021).
Agama menurut Yaqut acap kali digunakan para politisi untuk meraup suara jelang pemilu namun berdampak pada munculnya rasa intoleran di tengah masyarakat hingga terpecah belah.
"Kita lihat waktu Pemilihan Gubernur Pak Ahok dan Pak Anies, isu agama menjadi dominan dan naik pesat, dan itu terulang kembali ketika pilpres kemarin, tapi pasca pilpres akan turun lagi itu," sambungnya.
Dia menyebut Kementerian Agama saat ini tengah mencari cara untuk mengatasi intoleransi saat bertemu sebuah momentum politik.
"Saya tidak tahu ini perilaku semacam ini bagaimana formulasinya untuk menangani, tapi tentu kita tidak akan putus asa dan akan dari jalan keluarnya seperti apa," tegasnya.
Sebelumnya, dalam survei Indikator Politik Indonesia disebutkan bahwa 47,8 persen anak muda sering mempertimbangkan nilai agama dalam mengambil keputusan hidup. Sementara sebanyak 31, 5 persen menganggap sangat sering atau selalu.
Dalam survei kali ini, IPI menggunakan metode survei simple random sampling sebanyak 206.983 responden secara acak pada Maret 2018-2020 di seluruh Indonesia dan pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 2 tahun terakhir.
Baca Juga: Jogja Sudah Kosmopolit Sejak Berdiri, Intoleransi Tak Seharusnya Terjadi
Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Total survei sampel yang berhasil di wawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia berusia 17-21.
Berita Terkait
-
Oktober 2026 Ini Pemerintah Siapkan Wajib Halal Nasional, Ini Dampak Bagi UMKM, Bisnis, dan Konsumen
-
Menag: Banyak Nonmuslim Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal
-
Megawati dan Gereja Katedral Ikut Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal
-
Banyak Nonmuslim Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal
-
Sapi Kurban Jumbo Prabowo-Gibran Tiba di Istiqlal Besok, Menag: Ini Kelas Berat Satu Ton Lebih!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Gerindra Tepis Isu 'Mata-matai' Wapres Gibran: Yang Ada Adalah Perintah untuk...
-
Mencekam! Gempa Dahsyat M 7,1 Guncang Venezuela, Peringatan Berpotensi Tsunami Dikeluarkan
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Siap-siap Hujan di Wilayah Selatan dan Timur
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?