Suara.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa tingkat intoleransi dan radikalisme meningkat jelang atau saat momentum politik seperti pemilihan umum kepala daerah hingga pemilihan presiden.
Berdasarkan pengalamannya, Yaqut mengungkapkan bahwa politisasi agama ini mulai muncul sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan terus berkembang hingga Pemilihan Presiden 2019.
"Saya juga meyakini itu betul, mulai dari Pilgub DKI sampai Pilpres kemarin, saya merasakan meskipun tanpa hasil survei saya merasakan tingkat intoleransi itu meningkat ketika ketemu momentum politik, itu kemudian meningkatkan sikap intoleran atau radikalisme," kata Yaqut dalam diskusi virtual, Minggu (21/3/2021).
Agama menurut Yaqut acap kali digunakan para politisi untuk meraup suara jelang pemilu namun berdampak pada munculnya rasa intoleran di tengah masyarakat hingga terpecah belah.
"Kita lihat waktu Pemilihan Gubernur Pak Ahok dan Pak Anies, isu agama menjadi dominan dan naik pesat, dan itu terulang kembali ketika pilpres kemarin, tapi pasca pilpres akan turun lagi itu," sambungnya.
Dia menyebut Kementerian Agama saat ini tengah mencari cara untuk mengatasi intoleransi saat bertemu sebuah momentum politik.
"Saya tidak tahu ini perilaku semacam ini bagaimana formulasinya untuk menangani, tapi tentu kita tidak akan putus asa dan akan dari jalan keluarnya seperti apa," tegasnya.
Sebelumnya, dalam survei Indikator Politik Indonesia disebutkan bahwa 47,8 persen anak muda sering mempertimbangkan nilai agama dalam mengambil keputusan hidup. Sementara sebanyak 31, 5 persen menganggap sangat sering atau selalu.
Dalam survei kali ini, IPI menggunakan metode survei simple random sampling sebanyak 206.983 responden secara acak pada Maret 2018-2020 di seluruh Indonesia dan pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 2 tahun terakhir.
Baca Juga: Jogja Sudah Kosmopolit Sejak Berdiri, Intoleransi Tak Seharusnya Terjadi
Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Total survei sampel yang berhasil di wawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia berusia 17-21.
Berita Terkait
-
Menag Nasaruddin Umar: NU Pesantren Besar, Kuat karena Akhlak dan Moderasi
-
Dugaan Korupsi Haji, Gus Yaqut kembali diperiksa KPK
-
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut: Saya Dipanggil untuk Saksi Gus Alex
-
Peringati Isra Mikraj, Menag Ajak Umat Islam Tobat Ekologis: Berhenti Merusak Alam!
-
Menag Dorong Aktivasi Dana Umat, Sinergi dengan Kemenkeu Diperkuat
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK