Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021 ini dinilai hanya akan mencoreng muka Presiden Joko Widodo. Ia mengingatkan seharusnya Lutfi tak menjadi bebas Jokowi.
"PDI Perjuangan mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden," kata Hasto kepada wartawan, Senin (22/3/2021).
Hasto menyebut, kebijakan mengimpor beras yang dilakukan secara sepihak oleh Mendag Lutfi justru akan bertentangan dengan politik pangan Jokowi sebagai kepala negara.
"Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal adanya cara berpikir pragmatis untuk menglanggengkan segala cara meraup keuntungan dalam kebijakan impor. Menurutnya, cara berpikir tersebut harus ditinggalkan.
"Diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan dari importir menjadi eksportir beras," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah petani dari sentra produksi padi mulai merasakan harga jual gabah kering panen anjlok di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton.
Kebijakan yang digulirkan pemerintah menjelang panen raya disebut petani 'menyakitkan'.
Sementara itu, pemerintah tetap menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hingga 2021.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean: Jika Memang Cukup, Tolak Impor Beras
Guru Besar Institut Pertanian Bogor menyebut kebijakan ini tak masuk akal karena sejumlah indikasi menunjukkan produksi padi tahun 2021 akan meningkat.
Berita Terkait
-
Politisi Gerindra Arif Poyuono Soal Impor Beras, Bukan Salah Mendag?
-
Ferdinand Hutahaean: Jika Memang Cukup, Tolak Impor Beras
-
Susi Pudjiastuti Memohon ke Mentan Soal Beras, Said Didu Beri Respons Keras
-
PDIP Dukung Pemerintah Jadikan Lapangan Golf Kemayoran Sebagai Hutan Kota
-
Hasto: Saya Tahu di Belakang Impor Banyak Pemburu Rente
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS